Plt Bupati Malang Sanusi (kiri) dan Yoyok Wardoyo (memegang mix) Kepala Disnaker bersama Aspataki saat audiensi terkait penerapan UU 18/2017 (Nana)
Plt Bupati Malang Sanusi (kiri) dan Yoyok Wardoyo (memegang mix) Kepala Disnaker bersama Aspataki saat audiensi terkait penerapan UU 18/2017 (Nana)

Lahirnya Undang-Undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) atau lebih dikenal sebagai TKI, satu sisi akan semakin memberikan perlindungan penuh atas para pahlawan devisa ini. 

Tapi, di sisi lainnya menjadi persoalan serius bagi pemerintah daerah (Pemda), khususnya terkait persiapan anggaran bagi calon PMI pra kerja di berbagai luar negeri.

Anggaran persiapan untuk calon PMI, sesuai dengan UU 18/2017 tersebut, diamanahkan menjadi tanggungan Pemda setempat. Sehingga para calon PMI berada di posisi zero cost.
Hal ini tentunya menjadi dilema bagi Pemda itu sendiri. 

Tak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang tercatat sebagai lumbung PMI. Tercatat, sampai saat ini Kabupaten Malang masih berada di urutan ketiga di Jawa Timur (Jatim) sebagai penyumbang PMI terbanyak.

Yoyok Wardoyo Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, mengilustrasikan terkait jumlah calon PMI yang selama ini dilayani pihaknya. Dimana, setiap hari Disnaker Kabupaten Malang melayani 20 calon PMI. Dalam lima hari kerja, pihaknya melayani 100 orang atau dalam satu bulan sebanyak 400 calon PMI.

"Jadi hitungan calon PMI yang kami layani sebanyak itu. Dengan adanya regulasi terkait PMI, disebutkan bahwa mereka zero cost atau tidak dipungut biaya apapun sampai mereka siap berangkat kerja. Seluruh anggaran dibebankan ke Pemda," ucap Yoyok, Kamis (29/08/2019).

Dari informasi yang ada, biaya untuk penyiapan calon PMI sebelum berangkat kerja sebesar Rp 7,4 juta. Sehingga, bila setiap bulan, seperti yang disampaikan Yoyok, ada sebanyak calon PMI 400 orang. Maka, anggaran untuk penyiapan itu mencapai Rp 2,96 Miliar setiap bulannya. Anggaran besar itu yang nantinya dibebankan kepada keuangan daerah.

Kondisi inilah yang membuat Disnaker Kabupaten Malang melakukan audiensi dengan Plt Bupati Malang Sanusi, terkait persoalan tersebut.
"Iya kemarin kami menghadap kepada bapak Plt Bupati terkait hal itu. Untuk meminta kebijakan terkait amanah UU tersebut, khususnya terkait anggaran penyiapan calon PMI," ujar Yoyok yang datang bersama perwakilan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Jatim.

Yoyok juga menjelaskan, dalam UU itu, pemerintah pusat dan daerah tidak hanya melayani dan memfasilitasi calon PMI saja. Tapi benar-benar hadir total dalam urusan PMI, tak terkecuali dalam biaya sebelum mereka berangkat kerja ke luar negeri.

Hal ini juga ditegaskan oleh Zainul Rachmad Ketua DPD Aspataki Jatim yang menyatakan dalam UU itu ada pembagian tugas yang lebih spesifik terkait calon PMI yang diposisikan sebagai subjek bukan objek yang selama ini terjadi.

Dimana, untuk penempatan calon PMI merupakan tugas dari badan, P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dan perusahaan. Sedangkan untuk fungsi penyiapan berada dalam ranah pemda serta LPK (lembaga pelatihan kerja) milik pemerintah atau swasta yang sudah terakreditasi. 

Dengan amanah UU tersebut, membuat anggaran penyiapan salah satunya menjadi beban Pemda serta LPK. "Persoalannya adalah sudahkah Pemda siap untuk menjalankan hal tersebut. Khususnya terkait penyiapan anggaran dan tentunya juga mempersiapkan para pencari kerja kompeten yang sesuai UU perlindungan PMI ini," ujar Zainul.

Beberapa hal inilah yang membuat Disnaker Kabupaten Malang dan Aspataki menghadap dan meminta petunjuk kepada Sanusi.

Terpisah, Sanusi menjelaskan terkait persoalan tersebut. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Kita tentunya menunggu arahan pemerintah pusat juga terkait hal itu. Karena tidak mungkin pemerintah menetapkan UU tanpa diikuti kebijakan lainnya. Misalnya, pembiayaan dari daerah tentu butuh kebijakan lainnya," ungkap Sanusi.

Politikus PKB ini juga melanjutkan, bila amanah UU itu dilakukan di tahun ini, tentunya masih belum bisa dianggarkan. Karena, lanjutnya, anggaran tersebut harus masuk dalam APBD terlebih dahulu. "Jadi kita tunggu dulu dari pemerintah pusat. Kalau untuk tahun ini tentu belum bisa dan tidak dianggarkan juga," ujar Sanusi.

Terkait hal lain, misalnya dalam medical check up calon PMI, dimana anggaran juga dibebankan di pundak Pemkab Malang. Sanusi mengatakan, bisa ditempatkan di dua RSUD milik Pemkab Malang.

"Untuk itu bisa dilakukan. Kalau pun membutuhkan SK Bupati nanti bisa ditindaklanjuti oleh Disnaker," pungkas nya.