Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono 
 (tiga dari kanan) saat di acara pengembangan BUMDesa di Pujon. (for MalangTIMES)

Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (tiga dari kanan) saat di acara pengembangan BUMDesa di Pujon. (for MalangTIMES)



Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Malang periode tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/281/35.07.013/2019, Senin (26/08/2019) kemarin serta digelar dan dihadiri langsung Plt Bupati Malang Sanusi di ruang Anusapati.

Penetapan tersebut diharapkan akan mampu memaksimalkan kinerja DRD dalam memberikan dukungan penelitian dan riset berbagai kebijakan maupun program kerja di pemerintahan Kabupaten Malang. Sehingga, berbagai riset dari DRD Kabupaten Malang yang merupakan lembaga nonstruktural daerah bisa jadi acuan dasar bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono pun memberikan dukungan penuhnya atas keberadaan DRD. Dirinya juga memiliki harapan besar bahwa keberadaan DRD akan mampu memberikan masukan kepada OPD di Kabupaten Malang.

"Baik itu terkait kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat maupun berbagai program yang ada di OPD. Saya tentunya mendukung adanya DRD ini," kata Didik Budi, Selasa (27/08/2019) kepada MalangTIMES.

Kebijakan maupun program kerja yang didasarkan riset dari para pakar di bidangnya akan menghasilkan produk yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki potensi berkelanjutan. Tentunya juga akan berdampak pada kebaikan masyarakat Kabupaten Malang dan mampu memberikan jaminan kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hal ini pula yang sangat diharapkan bisa diwujudkan secara merata di Pemkab Malang. Produk-produk kebijakan dan program kerja mampu memberikan daya dukung dan manfaat lebih bagi masyarakat. "Dengan posisi seperti itu, tentunya kita membutuhkan DRD dalam memberikan kajian, riset dan lainnya dalam membangun Kabupaten Malang ke depan," ujar Didik yang berharap banyak berbagai kebijakan di Pemkab Malang berbasis riset.

Didik juga menegaskan agar OPD terus bisa melakukan kolaborasi dengan DRD serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Malang. Sehingga, setiap persoalan terkait kebijakan dan program kerja bisa didiskusikan dan dilakukan riset mendalam oleh DRD.

"Jadi, silakan melakukan koordinasi dengan Balitbangda atau DRD bila dirasa program kerjanya mengalami berbagai kendala yang patut dilakukan kajian. Dari informasi Balitbangda, sudah cukup banyak juga OPD yang meminta adanya kajian atau riset oleh DRD," ungkapnya.

Dari data Balitbangda Kabupaten Malang, terdapat berbagai ajuan yang masuk ke pihaknya terkait permintaan riset atas beberapa program kerja OPD. Baik terkait aset desa, parkir, pariwisata maupun lainnya.

"Cukup banyak yang masuk dan meminta adanya kajian. Ini tentunya hal menggembirakan bahwa OPD telah memulai untuk mewujudkan kebijakan dan progam kerjanya berbasis riset. Ini memang harus dimulai untuk menghadapi era industri 4.0 ini," ujar Yulianti. Sekretaris Balitbangda, beberapa waktu lalu.

Didik juga mengimbau agar berbagai kajian atau riset yang dilakukan DRD ini bisa diaplikasikan oleh OPD Kabupaten Malang dalam berbagai program kerjanya yang bertumpu pada tiga program strategis sampai tahun 2021.
"Sehingga tiga program strategis yang dilakukan terlebih dahulu riset oleh para ahlinya itu, bisa benar-benar berjalan maksimal dan berkelanjutan. Tujuan kami adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Malang bisa merasakan manfaatnya dan tingkat kesejahteraan meningkat," pungkasnya.

 


End of content

No more pages to load