Wakil Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Wakil Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)



Wakil Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan rekomendasi pencabutan ijin, jika para penunggak pajak dari sektor pertambangan tidak segera melunasi tanggungan pajaknya.

Menurut Wabup, ijin pertambangan diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sedangkan Lumajang hanya bisa mengusulkan dalam bentuk rekomendasi jika para pengusaha tambang tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

“Kalau kita tidak bisa mencabut ijin, karena yang mengeluarkan adalah pemerintah propinsi. Tapi jika tidak mau membayar kita akan merekomendasikan untuk pencabutan jika mereka tidak segera melunasi tanggungan pajaknya,” tegas Wakil Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati.

Soal pelimpahan penagihan kepada Kejaksaan Wabup Lumajang mengatakan, jika usaha penagihan melalui surat tak digubris, maka selanjutnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lumajang.

“Ya kalau tidak digubris, kita akan limpahkan ke Kejaksaan, karena Kejaksaan merupakan pengacara negara yang juga bisa melakukan penagihan terkait tunggakan pajak ini,” jelas Wabup kemudian.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 7 pengusaha tambang di Lumajang menunggak pajak sampai Rp 2,3 milyar. Sebagian telah mulai melakukan pembayaran, namun masih ada perusahaan yang dikabarkan belum melakukan usaha pembayaran untuk memperkecil tanggungan pajaknya.


End of content

No more pages to load