Jalan wisata Malang Selatan masih terbilang banyak butuh pembangunan. (dok MalangTIMES)

Jalan wisata Malang Selatan masih terbilang banyak butuh pembangunan. (dok MalangTIMES)



Harapan besar sektor pariwisata, khususnya di wilayah pesisir selatan seperti Pantai Modangan di Donomulyo, bisa terlengkapi infrastruktur jalan layak yang diinginkan  Plt Bupati Malang Sanusi masih butuh waktu panjang. Selain persoalan teknis, anggaran pembangunan juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mewujudkan sektor pariwisata itu optimal keberadaannya.

Hal lain adalah terkait kewenangan jalan yang berada di berbagai pesisir laut selatan. Rata-rata jalur wisata pantai selatan lahannya merupakan kewenangan pihak Perhutani.

Berbagai hal itulah yang kerap membuat harapan besar mempercepat pembangunan jalan wisata harus tertatih-tatih sampai saat ini. OPD terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, pun tidak bisa terlepas dari berbagai persoalan tersebut.

"Kami tidak bisa lepas dari hal itu dalam mendukung percepatan pembangunan jalan pariwisata. Ada cukup banyak tahapan saat kami membangun lokasi-lokasi tersebut," kata Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni, Kamis (22/08/2019).

Bagian paling utama dalam membangun jalan wisata, seperti di Pantai Modangan, adalah melakukan terlebih dahulu feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Hal ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan  Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.

"Tentu butuh kajian kelayakan terlebih dahulu. Ini sangat teknis memang, tapi tidak bisa tahap ini diabaikan dengan kondisi dan trase jalan wisata yang ada saat ini," ujar mantan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ini.

Adanya permintaan Sanusi, yang beberapa waktu lalu mengunjungi Pantai Modangan, soal adanya studi kelayakan, khususnya infrastruktur jalan, menurut Romdhoni, akan segera ditindaklanjuti.
"Kami akan lakukan FS dulu sebelum membangun. Sehingga perencanaan matang dan mana saja wilayah yang harus diperlebar jalannya, ditingkatkan, atau dibangun total," ucap Romdhoni.

Dinas PU Bina Marga  juga harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Perhutani. "Karena di sana ada jalan yang berada di atas tanah yang dikelola Perhutani," imbuhnya.

Studi kelayakan yang disampaikan Romdhoni memang tidak bisa diabaikan untuk mewujudkan infrastruktur pendukung pariwisata yang layak secara teknis. Hal ini terlihat dari proses pembangunan jalan di koridor tengah di wilayah Srigonco, Bantur, sampai menuju jalur lingkar selatan (JLS) yang membutuhkan perencanaan matang dan tentunya butuh waktu panjang.

Mirip dengan harapan jalan di Pantai Modangan, kendala yang ada tidak jauh berbeda. Selain anggaran yang besar setelah dilakukan studi kelayakan serta kendala lahan yang sebagian juga milik Perhutani dan warga, berbagai hal teknis lainnya pun mengiringi proses pembangunan jalan wisata itu. "Tapi intinya kami membutuhkan FS dulu, agar proses pembangunan juga bisa lancar dan sesuai teknis jalan untuk kepentingan pariwisata," ucap Romdhoni.

Senada, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang juga menyampaikan hal sama. Seperti diketahui, Sanusi juga meminta kepada badan yang dipimpin  Tomie Herawanto itu untuk membuat lanskap di wilayah Modangan.

"Untuk membangun fasilitas sarana prasarana, kami tentunya akan melakukan FS dulu karena ini membangun kawasan. Terkait ada tidaknya anggaran, misal di Modangan, yang lebih mengetahui detailnya di dinas terkait. Bappeda dalam hal ini sebagai perencana dalam pembangunan," ucap Tomie.

 


End of content

No more pages to load