Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatulloh saat diwawancarai sejumlah wartawan di gedung DPRD Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatulloh saat diwawancarai sejumlah wartawan di gedung DPRD Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)


Pewarta

Adi Rosul

Editor

A Yahya


Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menyesalkan adanya keterlambatan realisasi program kain seragam sekolah gratis.

Respons lambatnya realisasi program unggulan Bupati Jombang ini diungkapkan oleh Ketua Komisi DPRD Jombang, Syarif Hidayatulloh. Ia menyesalkan kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Jombang, yang terkesan lambat dalam menangani seragam gratis tersebut.

"Selain itu kita juga membayangkan bahwa akan ada keterlambatan. Tentu hal ini akan memberatkan Bupati terpilih, mengingat ini sudah hampir satu tahun berjalan pemerintahannya," kata pria yang akrab disapa Gus Sentot ini saat ditemui sejumlah wartawan di gedung dewan, Selasa (20/8) pagi.

Menurut Gus Sentot, program yang dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 30 miliar ini sangatlah dinanti oleh kalangan masyarakat kota santri.

Ia khawatir jika program tersebut tak kunjung terealisasi, maka akan muncul permasalahan baru di masyarakat. Terlebih lagi ini sudah menginjak paruh waktu ajaran baru.

"Mari kita kawal agar kain seragam gratis segera didistribusikan ke murid-murid karena jujur saja dibawah ini sudah berkembang komentar yang macam-macam. Kami berharap masyarakat tetap kondusif dan kami tetap membantu Bupati terpilih agar program ini segera terealisasikan," ujarnya.

Sementara, untuk mengatasi persoalan kain seragam sekolah yang terlambat pembagiannya itu, Gus Sentot mengatakan, bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat akan melakukan pengkajian ulang tentang program ini, agar dikemudian hari persoalan seperti ini tidak terulang. "Saat ini kan belum selesai, belum ongkos jahitnya, ternyata nanti hampir sama dengan beli seragam. Yang jelas persoalan ini akan menjadi evaluasi ke depan agar persoalan seperti ini tidak terulang," tandanya.

Masih menurut Gus Sentot, keterlambatan realisasi kain seragam sekolah gratis ini menjadi tanggung jawab penuh Bupati. Untuk, untuk itu pihak yang paling bertanggung jawab adalah eksekutif atau Pemerintah Kabupaten Jombang. "Kapasitas kita kan cuman meminta informasi progress, dan kalau tanggung jawab itu kan ada pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih," pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load