Situasi rapat paripurna pembahasan P-APBD 2019 di gedung DPRD Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Situasi rapat paripurna pembahasan P-APBD 2019 di gedung DPRD Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

 Belum cairnya anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang angkat bicara. Pihak legislatif meminta agar tidak ada penundaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades. 

Sebesar Rp 9,9 miliar kebutuhan pelaksanaan Pilkades dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2019. Namun, ada penambahan anggaran melalui P-APBD 2019 menjadi Rp 13,8 miliar. 

Anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Jombang memang ada penambahan anggaran yang diajukan melalui P-APBD yang ditetapkan pada (6/8) lalu. 

Saat ini, lanjutnya, P-APBD itu masih berada di Provinsi Jatim untuk menunggu persetujuan dari Gubernur. "P-APBD kan sudah ditetapkan tanggal 6 Agustus, estimasi fasilitasi ke provinsi kan membutuhkan waktu paling lama 2 minggu. Artinya kan mungkin hari ini sudah tidak ada masalah, dan segera diberikan nomer Perda P-APBD nya. Kalau sudah demikian anggaran P-APBD nya tinggal nunggu kapan bisa dicairkan," terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (19/8).

Masih menurut Kartiyono, pihaknya berharap tidak ada penundaan pencairan anggaran Pilkades bilamana Perda P-APBD sudah mendapat persetujuan Gubernur Jatim. Penundaan pencairan anggaran, dikatakannya, akan menghambat jalannya proses Pilkades yang akan dilakukan oleh penyelenggara. 

"Kalau itu sudah menjadi keputusan tahapan sudah dilakukan ya tidak boleh molor. Harusnya manakala peraturan perubahannya mengharuskan direalisasikan ya harus direalisasikan," tegasnya.

Selain itu, anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB ini juga menyampaikan agar desk Pilkades di masing-masing kecamatan segera dibentuk. Desk Pilkades ini dianggap perlu lantaran ada sejumlah panitia pemilihan kesulitan mengartikan Perbup yang mengatur soal Pilkades itu.

Terlebih lagi, sambung Kartiyono, tahapan sosialisasi butuh segera dilakukan. Bilamana Desk Pilkades belum terbentuk, maka para pelaksana akan kesulitan menjalankan sistem tahapan pelaksanaannya. "Makanya ini kan banyak pasal-pasal krusial yang memang itu butuh legal opinion, butuh pendapat hukum, butuh intepretasi yang lebih kongkrit, yang lebih komprehensif untuk jaringan panitia dan dinas terkait. Sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan segera bisa mendapat solusi," ujarnya. 

Sementara, Kepala Bidang Bina Aparatur Pemerintah Desa Rika Paur Fibriamayusi mengatakan, untuk anggaran Pilkades pihak panitia baru bisa mengajukan anggaran melalui Pemerintah Desa ke Bupati Jombang pada 26 Agustus 2019 mendatang. 

Hal tersebut dikatakan Rika, Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa sudah diatur bahwasanya anggaran bisa dicairkan maksimal 30 hari setelah panitia pemilihan terbentuk. "Mulai tanggal 26 Agustus itu mereka sudah bisa mengajukan pencairan dengan jangka waktu kira-kira 7-14 hari setelah mendapat persetujuan," pungkasnya.(*)