Iriantoro Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang menyatakan tidak bisa menolak ajuan alih fungsi lahan di wilayahnya asal ketahanan pangan terjaga (Nana)

Iriantoro Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang menyatakan tidak bisa menolak ajuan alih fungsi lahan di wilayahnya asal ketahanan pangan terjaga (Nana)



Persoalan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Malang, tidak bisa dibendung. Terutama di berbagai wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Malang, seperti Pakis, Singosari maupun Kepanjen sebagai ibu kota kabupaten.

Di satu sisi, peraturan teknis tingkat daerah yaitu melalui peraturan bupati (perbup) masih belum terselesaikan terkait alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. 

Kondisi dilematis itu pun akhirnya kembali membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, merujuk kepada aturan di atasnya yang sebenarnya sudah tidak lagi bisa menampung kebutuhan di lapangan yang begitu pesat berubah saat ini.

Di lain ruang, berbagai kebijakan terkait investasi menjadi salah satu roadmap pemerintahan saat ini. Dimana, pemerintah sebisa mungkin merangkul para investor dalam menggerakkan roda perekonomian secara cepat. Maka, alih fungsi lahan pertanian pun menjadi tak terelakkan.

Bahkan, Plt Bupati Malang Sanusi merestui alih fungsi lahan hijau sawah menjadi bangunan beton, baik untuk area publik maupun pusat perekonomian di daerah Kepanjen.

"Saya izinkan alih fungsi lahan sawah di Kepanjen. Tapi lahan sawah harus diganti di daerah lain," ucap Sanusi beberapa waktu lalu.

Lampu hijau dari Sanusi inilah yang tidak disia-siakan para investor. Tercatat di tahun 2019 ini sudah ada 19 pemohon alih fungsi lahan di Kabupaten Malang. Bahkan, dari 19 pemohon tersebut sudah dipastikan akan menanamkan dananya dalam berbagai pembangunan. 

Hal ini didasarkan proses permohonan telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Malang dan persiapan untuk pergantian lahan sawah juga sedang berjalan saat ini.

Hal ini dibenarkan oleh Iriantoro Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang. Dimana dirinya menyatakan, 19 pemohon tersebut memang telah mengajukan permohonan izin serta difasilitasi terkait hal teknis lainnya.

"Benar ada 19 pemohon untuk alih fungsi lahan. Kita fasilitasi tentunya, karena kita tidak boleh menolak investor yang akan masuk. Terutama di Kepanjen yang memang di plan menjadi kota," ujarnya, Kamis (15/08/2019).

Iriantoro juga menegaskan, pihaknya sebagai pemberi izin, tidak bisa berkelit atas adanya permohonan itu. "Tapi, tentunya alih fungsi lahan itu tetap mempertahankan ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Jadi sesuai aturan ada penggantian lahan pertanian sawah nantinya," ujarnya.

Disinggung fasilitasi yang telah berjalan, Iriantoro menyebutkan, untuk penggantian lahan sawah untuk alih fungsi lahan telah ada dan dibahas bersama para pemohon. Dimana, ada sekitar 24 hektar (ha) lahan kering warga di Jabung yang dimohonkan untuk jadi lahan basah.

Lahan basah untuk sawah inilah yang nantinya direncanakan untuk mengganti lahan pertanian yang akan dialihfungsikan. "Dari informasi proses untuk itu telah mencapai 80 persen. Dimana untuk pembiayaannya akan ditanggung oleh para pemohon itu," ungkap Iriantoro yang menyebut anggaran untuk penggantian lahan pertanian itu mencapai Rp 600 juta.

Dengan konsep itulah, maka DPMPTSP Kabupaten Malang memberikan fasilitasnya untuk 19 pemohon alih fungsi lahan tersebut. "Intinya, lahan sawah tidak hilang dan pembangunan terus bergerak. Ini juga yang diinstruksikan oleh Pak Sanusi kepada kami," pungkas Iriantoro.

 


End of content

No more pages to load