Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Samsul Arifin (kiri) saat memberikan sosialisasi LKPM pada pelaku usaha Kabupaten Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Samsul Arifin (kiri) saat memberikan sosialisasi LKPM pada pelaku usaha Kabupaten Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Tak hanya mengajak pelaku usaha untuk tertib dalam mendaftarkan izin usahanya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang juga mengenalkan bagaimana para pelaku usaha untuk selalu membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dalam acara Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha di Kabupaten Malang dan Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2019 di Hotel Solaris, Kabupaten Malang, Kamis (15/8) tersebut, para pelaku usaha diberikan sosialisasi tahapan regulasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Samsul Arifin menyatakan Kabupaten Malang memiliki potensi untuk dibuat investasi bagi pelaku usaha. Tapi, untuk menjadikan besar maka pertumbuhan ekonomi daerahnya harus ditingkatkan.

"Karena semua itu ada urutannya, investasi di Malang harus besar bagaimanapun caranya. Kalau banyak yang investasi, industri pekerja, dapat bayaran dan macam-macam akan menimbulkan efek yang besar. Tentunya daerah itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya," paparnya.

Tahapan regulasi mengenai kemudahan berusaha itu penting untuk diketahui pelaku usaha. Diantaranya, Perpres no 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha (Pembentukan Satgas Kemudahan Berusaha). Kemudian, Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Sedangkan yang terakhir, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia no 6 dan 7 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal, serta tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

"LKPM penting salah satunya dibuat pemerintah untuk menghitung pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. Karena dengan munculnya PP no 24, para pelaku usaha merasa kesulitan. Dulu izin fisik, perusahaan wajib menyerahkan LKPM, dan kita punya aturan itu," imbuhnya.

Karenanya, untuk menunjang itu koordinasi sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha perlu dijalankan dengan baik. Nah, melalui kegiatan realisasi investasi maka pemantauan itu ada dalam LKPM.

"Para pelaku usaha nantinya sanksinya bermacam-macam jika tidak memenuhi perizinan. Hingga pengurangan fasilitas, tapi sekarang ini latihan sebelum diberlakukan. Apalagi LKPM itu dengan sistem, semua kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk memfasilitasi kebutuhan informasi terkait kemudahan berinvestasi, perizinan dan teknis laporan kegiatan investasi nantinya akan mudah terpantau," tandas nya.

Sementara, Abdurachman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang mengharapkan di era 4.0 ini para pengusaha di Kabupaten Malang bisa mengembangkan usahanya tanpa terganjal masalah perizinannya.

"Kabupaten Malang punya KEK (kawasan ekonomi khusus), dan sekarang eranya juga sudah 4.0. Maka perlu dipercepat sinergitas antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha ini. Kita harapkan mereka akan memahami terkait usaha dan perizinannya. Sehingga akan menjadi pengusaha di Kabupaten Malang yang lebih baik lagi," ungkap nya.


End of content

No more pages to load