Kantor DPMD Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Kantor DPMD Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)



Belum cairnya anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Jombang menyulitkan para penyelenggara. Panitia pilkades di sejumlah desa terpaksa berhutang untuk membiayai keperluan pelaksanaan pilkades.

Salah satu penyelenggara yang memilih berhutang untuk biaya pilkades yakni panitia di Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Ketua panitia pilkades Kepatihan Joko Santoso mengungkapkan, untuk mengakali anggaran yang belum cair hingga  Kamis hari ini (15/8), pihaknya harus mencari utangan. "Ya ini kami meminjam dari Pak Kades dulu sebesar Rp 1 juta. Karena sosialisasi dari kecamatan diperbolehkan meminjam kepada  kepala desa maupun calon kepala desa itu sendiri," ungkapnya saat dihubungi Jatimtimes melalui sambungan telepon, Kamis (15/8) pagi.

Uang hasil berhutang ke kades setempat dan calon kades setempat itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi pelaksanaan pilkades di desanya. "Kemarin kami membuat empat banner pengumuman agar diketahui bagi warga yang mau mendaftarkan," ujarnya.

Selain sosialisasi, kebutuhan paling mendesak adalah tahapan pendataan pemilih. Sesuai dengan tahapan pilkades yang dikeluarkan Pemkab Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, pendataan pemilih sudah dimulai sejak 25 Juli - 20 Agustus 2019.

Anggaran pelaksanaan pilkades itu disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih yetap (DPT) yang ada di masing-masing desa. Untuk Desa Kepatihan misalnya, jumlah DPT kurang lebih 3.652 orang dengan estimasi anggaran kisaran Rp 48 juta.

"Untuk DPS, kami menggunakan data daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu kemarin. Sekaligus menjaring daftar pencoblos baru yang berusia 17 tahun hingga November mendatang," kata Joko.

Hal serupa juga dialami panitia pilkades di Badang, Kecamatan Ngoro. Ketua panitia pilkades Badang Sugeng Santoso menuturkan, pihaknya sampai berutang ke pemerintah desa hingga mencapai Rp 5 juta rupiah.

Uang hasil berhutang itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan di tahapan pilkades, seperti sosialisasi dan pendataan pemilih. "Memang kemarin anggaran dari pemerintah belum turun. Jadi, kami meminjam dana ke pemdes sebesar Rp 5 juta," bebernya.

Sementara, hingga saat ini pihak DPMD Jombang belum bisa dikonfirmasi mengenai belum cairnya anggaran pilkades itu.

Namun, diketahui bahwa belum cairnya anggaran pilkades ini disebabkan pihak DPMD belum menyetorkan usulan anggaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPKAD Jombang, Eka Suprasetya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

"Sampai saat ini belum, kami belum mencairkan sama sekali. Usulan dari DPMD juga belum diterima. Jadi, kami tunggu," ucao Eka.

Memurut Eka, pihaknya belum bisa memastikan teknis pencairan yang akan dilakukan nanti. Hanya, pencairan dana untuk pilkades akan diberikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK) yang akan masuk ke APBDes.

"Kalau sampai sekarang masih global anggarannya sekitar Rp 14 miliar. Masalah nanti mau dipecah dan langsung masuk rekening desa, kan ada aturannya. Nanti ada SK Bupati sebagai dasar pencairannya seperti apa dan disalurkan ke desa mana saja," pungkas Eka.

 


End of content

No more pages to load