Ilustrasi penipuan cpns (net)
Ilustrasi penipuan cpns (net)

Mengenai aksi bawahannya yang diduga melakukan penipuan berkedok rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Camat Blimbing Muarif tak menampik jika ada indikasi anak buahnya terlibat dalam aksi penipuan bermodus rekrutmen CPNS.

"Saya juga sudah melaporkan kepada Pak Wali mengenai hal itu. Untuk tindak lanjutnya gimana, karena juga sempat mencatut tandatangan Pak Sekda, maupun Kepala Satpol PP. Kami tadi juga koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sudah ada laporan di sana, kami minta tindak lanjutnya," bebernya.

Sebelumnya, pihak Kecamatan Blimbing juga memfasilitasi untuk korban bisa melakukan mediasi dengan yang bersangkutan. 

Dan yang bersangkutan dengan korban, kemudian sepakat untuk mediasi dan mengembalikan uang korban.

"Mereka akhirnya menggangapnya hutang piutang karena sudah musyawarah itu. Sisanya akan segera dikembalikan," jelasnya (13/8/2019)

Selain itu, dijelaskan Muarif, yang bersangkutan memang seringkali absen menjalankan tugasnya.

Selama bulan Juli 2019, yang bersangkutan sudah 16 kali tak masuk kantor. 

Sementara, pada Bulan Agustus, NP terhitung sudah sekitar delapan kali absen.

"Kami akan menyerahkan sepenuhnya perihal sanksi kepada yang bersangkutan kepada BKD. Kami telah melaporkan mengenai indisipliner dan mengenai praktek percaloan CPNS yang dilakukan yang bersangkutan," jelasnya.

Sebelumnya, KS (25) warga asal Pakisaji, Kabupaten Malang, mengaku menjadi korban penipuan dengan modus rekrtument CPNS.

Awalnya, korban dijanjikan untuk bisa menjadi honorer di Satpol PP. Saat itu, korban diminta untuk membayar administrasi Rp 15 juta.

Setelah korban membayar administrasi awal sebesar Rp 10 juta, korban selanjutnya dijanjikan akan mengkiuti pembekalan pada 30 April 2019. 

Beberapa waktu kemudian, korban selanjutnya diberitahu oleh pelaku mengenai rekrutmen CPNS.

NP mengatakn kepada korban agar bisa lolos, untuk membayar sebesar Rp 150 juta. 

Namun karena korban tak memiliki uang sebanyak itu akhirnya NP meminta korban untuk membayar sebesar Rp 60 juta. Sisanya akan diurus oleh NP.

Tanggal 30 April 2019, korban kemudian mendatangi kantor Satpol PP. Dari situ, korban baru mengetahui jika telah menjadi korban penipuan.

Korban selanjutnya meminta uangnya untuk dikembalikan. 

Namun NP hanya membayar sebesar Rp 20 juta, sedangkan sisanya, dijanjikan akan segera dibayar, namun sampai saat ini, masih belum dibayar.