Ilustrasi kekosongan kursi bupati (Ist)

Ilustrasi kekosongan kursi bupati (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Surat Keputusan (SK) terkait Bupati Malang defenitif sampai saat ini masih belum ada kepastian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sanusi masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Plt Bupati Malang dan bekerja tanpa tandem dalam menjalankan roda pemerintahan.

Padahal, Sanusi telah menyampaikan beberapa bulan lalu, bahwa proses lahirnya SK Bupati Definitif tinggal menunggu hitungan pekan saja.

Hasilnya, sampai saat ini belum ada informasi valid terkait kapan hal itu terjadi.

Termasuk terkait masa inkrah sesuai dengan petikan putusan perkara Nomor 37/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby, yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2019 terhadap Bupati Malang Rendra Kresna. 

Dimana, setelah adanya keputusan tetap pengadilan, 14 hari setelahnya dilakukan penetapan dan pelantikan dari Plt Bupati Malang menjadi bupati  definitif. 

Kondisi itu membuat banyak kalangan bertanya dan membuat analisanya masing-masing.

Dimana praduga pun mengerucut pada adanya kepentingan politik yang melatarbelakangi SK Bupati Definitif tidak kunjung turun.

Misalnya, analisa dari pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) Dr Sulardi yang mengatakan, ada dugaan unsur politik yang membuat penetapan Bupati Malang  definitif  belum dilakukan Mendagri.

"Bisa saja ada unsur politik, misalnya sengaja mengulur-ulur waktu. Dengan tujuan agar tidak ada jabatan wakil bupati. Sehingga hal ini menguntungkan bupati dalam menghadapi pencalonan pilbup 2020 datang. Yaitu menjadi pemain tunggal," ucap Sulardi.

Pernyataan itu juga banyak berkembang di luaran. 

Dimana, kondisi belum adanya penetapan Bupati definitif, terkait erat dengan akan digelarnya Pilkada serentak di tahun 2020. 

Sebagian kalangan lainnya melihatnya dari sisi lain. 

Misalnya pernyataan dari Dewan Penasihat DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim),  Moch Geng Wahyudi, yang mengatakan, dirinya sadar betul bahwa persoalan itu memang tidak bisa lepas dari adanya kepentingan politik.

"Masalah ada skema sengaja diulur-ulur waktunya atau  tidak, kita sadar betul ini dunia politik. Tapi kita serahkan saja kepada Mendagri hal itu," ucap Geng yang juga mengatakan, efek dari semakin lamanya penetapan bupati definitif memang akan mengganggu berjalannya roda pemerintahan.

"Masih banyak pekerjaan rumah Pemkab Malang yang harus diselesaikan dengan waktu yang semakin pendek dari jabatan bupati. Apalagi kita sama-sama tahu bagaimana wilayah di Kabupaten Malang ini. Tentu butuh energi yang lebih untuk menuntaskan pekerjaan itu," imbuhnya.

Persoalan itu juga sampai di meja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menindaklanjuti adanya kekosongan bupati yang bisa dikatakan lama itu. 

Gubernur mengirimkan surat ke Mendagri sebagai tindak lanjut status perkara tipikor dengan Nomor Surat 131/13108/011.2/2019, pada tanggal 2 Juli 2019.

Tapi, sampai saat ini memang masih belum ada informasi valid, kapan pelantikan Sanusi menjadi Bupati Malang definitif akan dilaksanakan.

Padahal, menurut Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang, batasan SK Bupati definitif sampai September 2019 datang. 

Apabila sampai terjadi seperti itu, maka harapan adanya wakil bupati sebagai tandem Sanusi sampai akhir jabatan di Februari 2021 datang, tidak bisa dilakukan.

"Peluangnya di Agustus ini, tapi sampai saat ini pun belum ada jadwal," ujarnya yang mengatakan juga bahwa persoalan belum turunnya SK Bupati definitif bukan hanya terjadi di Kabupaten Malang saja.

"Bukan hanya kita yang belum turun. Ada Kota Blitar, Pasuruan juga belum turun," imbuh Heri.

Hal ini pula yang dipertanyakan oleh paguyuban aparatur perangkat Desa seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Malang. 

Belum adanya kepastian terkait hal itu telah membuat banyak kalangan berspekulasi adanya kesengajaan untuk mengulur waktu.

"Jika Mendagri tidak secepatnya memberikan SK Penetapan Bupati Malang  definitif, tentunya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Malang. Sehingga kami mendesak Mendagri segera melantik Bupati Malang definitif," ucap Hendik Arso Marhein koordinator Papdesi.

 


End of content

No more pages to load