Kadisnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo (4 dari kiri) setelah rapat terkait inovasi pemberdayaan PMI purna (Disnaker for MalangTIMES)
Kadisnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo (4 dari kiri) setelah rapat terkait inovasi pemberdayaan PMI purna (Disnaker for MalangTIMES)

Persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah kembalinya mereka ke posisi awal setelah mereka habis masa kerja di luar negeri. 

Hal ini menjadi persoalan serius bila PMI telah berusia lanjut dan tetap bersikukuh untuk bekerja di luar negeri. 

Padahal, sudah tidak lagi terikat perjanjian kerja, misalnya dengan pihak penyedia tenaga kerja luar negeri.

Kondisi ini bukan sekadar rekaan semata. Tapi merupakan kemungkinan yang terjadi dan menimpa para PMI. 

Tak terkecuali dengan para PMI Kabupaten Malang yang masih menjadi bagian dari kantong tenaga kerja ke luar negeri di Indonesia.

Eksesnya adalah berbagai persoalan yang menimpa para PMI itu sendiri. 

Tidak memiliki perlindungan hukum serta rentan menjadi korban saat mereka memaksakan diri untuk tetap bergelut menjadi PMI tanpa mengikuti prosedur resmi negara.

Hal inilah yang dicoba kembali untuk dipangkas oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang. 

Khususnya untuk memotong rantai klasik persoalan dalam PMI Kabupaten Malang. 

Dengan cara memberdayakan para PMI purna dalam berwirausaha didomisilinya masing-masing.

Yoyok Wardoyo Kepala Disnaker Kabupaten Malang, membenarkan upaya yang kembali dikuatkan untuk PMI purna bisa bekerja di rumahnya tanpa memaksakan untuk kembali bekerja di luar negeri.

"Kita kuatkan pemberdayaan bagi PMI purna sehingga diharapkan mereka bisa memiliki mata pencaharian setelah tidak lagi bekerja di luar negeri," ucap Yoyok, Senin (12/08/2019).

Disebut sebagai upaya kembali penguatan pemberdayaan, lanjut Yoyok, karena program baru ini bukan hanya menyasar secara personal.

Tapi, nantinya para PMI purna  akan membentuk suatu kelompok usaha.

"Mekanismenya bahwa disetiap kecamatan dibentuk kelompok usaha. Kelompok ini yang nantinya akan menjadi embrio organisasi atau yayasan berbadan hukum. Sehingga para PMI purna akan benar-benar memiliki kepastian dalam berusaha," ungkap Yoyok.

Secara teknis, lanjutnya, satu kelompok usaha terdiri dari 50 orang. 

Dimana dalam kelompok ada leader yang berasal dari PMI purna yang sudah mandiri atau memiliki usaha. 

Inovasi pemberdayaan Disnaker Kabupaten Malang tersebut diyakini mampu menjadi terobosan baru untuk menyejahterakan perekonomian PMI purna. 

Sehingga tidak kembali tergoda untuk memaksakan diri kembali ke jalan PMI.

Yoyok melanjutkan, setelah kelompok terbentuk, Pemkab Malang melalui OPD terkait akan mengambil peran dalam berbagai kegiatan pelatihan yang dibutuhkan oleh para PMI purna.

Sehingga ada kelanjutan program yang telah berjalan dan ditindaklanjuti dengan berbagai fasilitasi lainnya.

"Kita gandeng OPD terkait dalam memberikan penguatan teknis pada nantinya. Tapi setelah kelompok usaha dari PMI purna terbentuk," ucapnya yang juga menyampaikan dari informasi di tahun 2019 di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang ada kuota 90 pelatihan.

Inovasi Disnaker Kabupaten Malang itu, disambut antusias oleh PMI purna yang hadir dalam rapat.

Dimana, menurut Suhartini, eks PMI yang pernah bekerja di Taiwan ini memberikan apresiasinya atas inovasi Disnaker.

"Selama ini jarang yang punya usaha. Uang kerja dari luar negeri lebih banyak digunakan untuk hal lainnya. Sehingga saat purna, mereka banyak yang menganggur. Dengan inovasi ini, tentu kita mengapresiasinya," ucap Suhartini yang menegaskan, banyak PMI purna yang akhirnya menjadi pengangguran dengan gaya lama yang menghabiskan uang kerja untuk kepentingan konsumtif.