Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Ilustrasi/Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Ilustrasi/Pipit Anggraeni/MalangTIMES).



Malang City Tour (Macito) berhenti operasi, anggota DPRD Kota Malang kembali singgung rancangan peraturan daerah (Ranperda) CSR. Dewan menilai, penghentian operasi bus yang sudah menjadi ikon Kota Malang itu berkaitan dengan proses pelimpahan aset yang merupakan hasil hibah dan perlu segera ada batasan hukum.

Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PAN, Ditto Arief menyampaikan, permasalahan pelimpahan aset hasil hibah selama ini banyak terjadi, dan tidak hanya pada Macito saja. Beberapa aset lain seperti taman dan lahan hijau terbuka lain juga sering mengalami problem tersendiri.

"Inilah pentingnya Perda CSR, agar Pemerintah Kota Malang memiliki acuan hukum yang sah dalam mengelola aset daerah hasil hibah," katanya pada wartawan.

Ketika sudah ada Perda yang mengikat, lanjutnya, Pemkot Malang akan memiliki acuan serta spesifikasi khusus untuk menentukan bentuk CSR dan aset yang akan dihibahkan. Tanpa kecuali spesifikasi kendaraan hibah yang harus sesuai dengan peruntukannya.

Karena jika mengaca pada Bus Macito, selama ini telah berjalan pasca diserahkan dan telah menjadi aset daerah. Sementara untuk surat-surat dan kelengkapan ternyata belum sampai diserahkan lantaran spesifikasi bus tak sesuai dengan peruntukan dan telah dimodifikasi.

"Dan sekarang Macito sudah jadi salah satu ikon wisata yang tentunya banyak dinantikan wisatawan. Sudah terlanjur dikenal, dan saya rasa kurang baik jika langsung berhenti operasi begitu saja," jelasnya.

Dia pun mendorong agar Pemkot Malang segera mencari solusi untuk mengembalikan dioperasikannya Macito. Terlebih, saat ini Kota Malang juga tengah gencar mempromosikan diri sebagai kota halal dan kota heritage. Di mana Macito sendiri sebelumnya telah digadang-gadang menjadi salah satu daya tarik untuk merealisasikan keinginan menuju mimpi tersebut.

"Macito saya rasa bisa dikolaborasikan untuk Malang Heritage dan Malang Halal. Berkaitan dengan perizinan, semestinya bisa segera diselesaikan," imbuh Ditto.

Sebagai informasi, Ranperda CSR merupakan salah satu rancangan yang diusulkan DPRD Kota Malang. Pembahasan Ranperda CSR sebelumnya telah dikebut sejak 2018 lalu. Namun pembahasan sempat terhenti dan belum diselesaikan hingga sekarang.

Pembentukan Ranperda CSR itu sendiri direncanakan sebagai salah satu payung hukum pengelolaan aset hasil hibah. Karena selama ini, Kota Malang menjadi salah satu daerah yang banyak mendapat program hibah dari perusahaan dan kalangan swasta.

 


End of content

No more pages to load