Zuhdy Achmadi Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang (tengah, pegang kertas) saat membawa pengaduan masyarakat terkait pelayanan air bersih di Kabupaten Malang belum lama ini (Foto : Istimewa)
Zuhdy Achmadi Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang (tengah, pegang kertas) saat membawa pengaduan masyarakat terkait pelayanan air bersih di Kabupaten Malang belum lama ini (Foto : Istimewa)
Cara Cerdik PDAM Kabupaten Kuras Dompet Pelanggan  5

Pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, kembali mendapat sorotan tajam berbagai pihak. 

Khususnya terkait berbagai aduan konsumennya selama ini. Baik terkait, seringnya saluran air mati, debit yang kecil sampai dengan bengkaknya pembayaran tagihan bulanan yang di luar kewajaran.

Berbagai kekecewaan dan protes warga kepada Perumda Tirta Kanjuruhan, kerap berbenturan dengan prosedur birokrasi yang rumit. Termasuk sistem atau teknologi yang dipakai para petugas lapangan. Warga selalu diposisikan sebagai pihak yang kalah dan tidak berdaya.

Terbaru, hal ini menimpa kepada warga di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso bernama Ida Rochani. 

Dirinya harus pasrah membayar tagihan air bersih untuk pemakaian normal hingga Rp 751 ribu. Padahal, pada bulan-bulan sebelumnya paling tinggi hanya membayar Rp 100 ribu.

"Kalau sudah bayar segitu, itu untuk pemakaian pabrik, bukan rumah tangga biasa. Pasti ada yang tidak beres itu di Perumda Tirta Kanjuruhan," ucap Zuhdy Achmadi Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Rabu (07/08/2019) kepada MalangTIMES.

Didik sapaan akrab Bupati LiRa Malang, organisasi kemasyarakatan yang selama ini setia mendampingi persoalan warga yang dikecewakan oleh PDAM Kabupaten Malang (kini Perumda Tirta Kanjuruhan). 

Ia menegaskan persoalan air bersih yang ditangani Syamsul Hadi sebagai Direktur Perumda, bukan hanya satu dua kali terjadi.

"Kerap terjadi, misalnya dulu kita dampingi warga di Kecamatan Pakis karena masalah yang sama. Akhirnya sekarang sudah normal lagi. Perumda perlu dikawal itu, apalagi masalah pelayanan ke warga. Jangan sampai Perumda hanya ingin uang konsumen saja, tapi pelayanan tidak maksimal," ungkapnya.

Terkait, persoalan Ida dan sejumlah persoalan lain seperti air mati berhari-hari, debit air warga kecil serta hal lain yang merugikan masyarakat sebagai konsumen, Didik menegaskan seharusnya menjadi pembelajaran bagi Perumda untuk berbenah. 

Lepas dari hal tersebut misalnya akibat oknum atau lainnya, Perumda yang bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita masyarakat terkait pemenuhan air bersih yang dikomersialkan itu.

"Itu tanggungjawab Perumda, jangan dilempar-lempar. Kalau ada kerusakan ya secepatnya ditangani secara profesional. Kalau ada kesalahan sistem juga, jangan sampai uang warga diambil, tapi ada masalah, lamban penanganannya," tegas Didik.

Pada kasus Ida, misalnya, Ninuk Tri A., petugas unit Perumda Tirta Kanjuruhan Kecamatan Karangploso, merekomendasikan agar dilakukan uji akurasi pada meteran di rumah Ida. 

“Rekomendasi saya lakukan uji akurasi untuk mengetahui akurat atau tidaknya meteran itu,” ucap Ninuk. 

Sayangnya dari keterangan Ida yang komplain atas tagihan itu, petugas hanya melakukan cek meteran saja. Itu pun hanya membersihkan yang kotor saja. 

Seharusnya segera ditindaklanjuti oleh petugas Perumda. Sehingga, lanjut Didik, persoalan bisa diketahui secara pasti. Apakah memang benar terjadi kebocoran atau karena meteran air yang rusak. 

Pasalnya, warga sebagai konsumen selain sudah membayar layanan, juga dalam persoalan ini sangat awam dan tidak tahu harus berbuat apa. 

"Jadi kalau ada rekomendasi itu ya segera dilakukan. Jangan dibiarkan saja sehingga warga merugi, padahal hanya pakai air normal seperti bulan-bulan lainnya," ucapnya yang melanjutkan, bila hal itu tidak dilakukan, dirinya menyarankan warga yang dirugikan segegra lapor ke pusat saja.

"Kalau dibiarkan saja lapor ke pusat. Ini pasti ada yang tidak beres. Bisa faktor oknum, bisa juga kesalahan sistem. Ini pendapat dan asumsi kami. Kalau pun tidak ingin ada asumsi seperti itu, layani masyarakat secara optimal," ujarnya.

Disinggung, terkait warga yang dirugikan bisa mendapatkan kompensasi dari Perumda Tirta Kanjuruhan, Didik menyatakan sampai saat ini dirinya belum mengetahui adanya hal tersebut. 

Walaupun sebenarnya warga berhak tentunya untuk mendapat kompensasi bila dirugikan, seperti yang dialami Ida dan pelanggan lain di wilayah Kabupaten Malang.

"Belum ada sepengetahuan saya Perumda memberi kompensasi walau lantaran kesalahan yang mereka buat, warga menjadi dirugikan. Harusnya dapat, misalnya uang kelebihan bayar dikembalikan," pungkas Didik.