Ketua KPU Kota Blitar, Chairul Umam

Ketua KPU Kota Blitar, Chairul Umam



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mengusulkan anggaran sekitar Rp 13 miliar untuk penyelenggaraan Pilwaki Kota Blitar 2020. Usulan anggaran itu dua kali lipat lebih besar dibandingkan pada pelaksanaan Pilwali Kota Blitar 2015.

Anggaran untuk pelaksanaan Pilwali Kota Blitar 2015 hanya sekitar Rp 6,5 miliar. Membengkaknya anggaran Pilwaki Kota Blitar 2020 ini salah satunya untuk pengadaan kebutuhan logistik dalam proses pemungutan suara.

"Kalau dibandingkan Pilwali sebelumnya, anggaran Pilwali 2020 ini lebih besar. Karena ada kebijakan pengadaan kebutuhan logistik untuk pemungutan suara," kata Komisioner KPU Provinsi Jatim Divisi SDM dan Litbang, Rochani.

Dia mengatakan pada Pilkada serentak 2020 ada kebijakan pemakaian kotak suara transparan berbahan kardus. Kotak suara itu hanya sekali pakai.

Artinya, kotak suara pada Pemilu 2019 sudah tidak bisa dipakai lagi pada Pilkada serentak 2020.

"Kalau dulu pakai kotak suara aluminium milik pemerintah daerah. Kotak suara aluminium masih bisa dipakai berkali-kali. Sedangkan kebijakan baru harus pengadaan lagi kotak suara transparan. Karena hanya sekali pakai," ujar nya.

Selain itu, penambahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) juga berpengaruh pada besaran anggaran Pilwali. Jika jumlah DPT bertambah, otomatis jumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga ikut bertambah. "Kalau jumlah TPS bertambah, jumlah anggota KPPS-nya juga ikut tambah. Konsekuensinya, honor untuk petugas KPPS juga lebih besar," katanya.

Dikatakannya, dalam kegiatan itu, KPU di daerah sudah membuat usulan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja, masih ada bagian-bagian yang harus direvisi. Misalnya, penempatan kolom dalam penyusunan anggaran sebagian masih belum tepat. "Kegiatan ini diikuti KPU Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Kediri," katanya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, menambahkan usulan anggaran untuk Pilwali Kota Blitar 2020 memang lebih besar dibandingkan Pilwali Kota Blitar 2015. Menurutnya, selain untuk pengadaan logistik, anggaran paling banyak juga dipakai untuk sosialisasi dan honor PPS dan PPK.

"Pagu dari Pemkot Blitar juga sekitar Rp 13 miliar. Kalau naik lagi tidak bisa, kalau turun bisa. Sekarang masih proses pembahasan," imbuh Choirul.

Dikatakannya, tahapan Pilwali Kota Blitar  2020 dimulai pada September 2019 ini. Seharusnya pada tahun ini sudah ada anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilwali. Tahun ini, KPU butuh anggaran sekitar Rp 600 juta untuk melaksanakan tahapan Pilwali Kota Blitar 2020.

"Kami masih mencari aturannya, apakah bisa anggaran pilkada menggunakan sistem multi years. Sebab, tahapan Pilwali sudah dimulai tahun ini," pungkas nya.(*)

Tag's Berita

End of content

No more pages to load