Suasana diskusi fasilitasi evaluasi pemilu 2019 yang digelar KPU Kota Probolinggo  di Ballroom Bromo Park Hotel (Agus Salam/Jatim TIMES)

Suasana diskusi fasilitasi evaluasi pemilu 2019 yang digelar KPU Kota Probolinggo di Ballroom Bromo Park Hotel (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

Heryanto


Pada pemilu 2019 kemarin, APK (Alat Peraga Kampanye) yang disediakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagian besar tidak dipasang oleh parpol (partai politik). 

Sebab, selain ukurannya terlalu besar, disain tidak sesuai dengan keinginan parpol.

Karena itu, untuk pemilu lima tahun berikutnya, pengadaan APK tidak dilakukan oleh KPU, tetapi oleh parpol. 

Hal tersebut disampaikan Mujib, sekretaris PKB saat acara FGD (Forum Group Discussion) yang digelat KPU Kota Probolinggo, Rabu (31/7/2019) pukul 13.00 WIB di Ballroom Bromo Park Hotel.

Disebutkan, APK dari KPU yang diserahkan ke PKB, hampir seluruhnya tidak dipasang. 

Selain ukurannya terlalu besar (3x4) meter, disainnya tidak sesuai harapan parpol. 

Calon DPRD Kota Probolinggo terpilih ini meminta, dipemilu lima tahun mendatang, APK diserahkan ke parpol. 

“Biar parpol yang mendesain, sekaligus yang memasang,” tandasnya.

Dijelaskan, APK yang terlalu besar ukurannya merepotkan parpol. Karenanya, pihaknya tidak memasang APK tersebut. 

Jika nantinya pengadaannya tetap dilakukan KPU, Mujib meminta, ukurannya diperkecil, namun jumlahnya ditambah atau diperbanyak. 

“Kalau besar, kami kesulitan memasang. Diperkecil saja, tapi jumlahnya ditambah,” pintanya.

Sementara kelompok FGD yang lain meminta, pemerintah membuat aturan agar pemilu terbebas dari money politik. 

Sebab, dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, money politik tidak malah turun, tetapi jumlahnya justru bertambah. 

“Buatlah aturan untuk menekan money politic. Karena money politik melahirkan pemimpin yang tidak mumpuni. Yang jadi wakil rakyat, mereka yang punya uang,” tegas ketua MUI KH Nizar Irsyad.

Semantara kelompok mahasiswa menyebut, ada perbedaan tujuan antara KPU dengan parpol. 

KPU menyosialisasikan pemilu agar dalam memilih masyarakat betul-betul selektif sesuai hati nurani. Sementara parpol, mengutamakan perolehan suara. 

“Maaf kepada parpol yang hadir di sini. Yang terjadi seperti itu. Bagaimana mensinergikan dua kepentingan ini. Pemerintah harus membuat aturannya,” ujar salah satu mahasiswa.

Terpisah ketua KPU Ahmad Hudri mengatakan, fasilitasi digelar dalam rangka menampung usulan dari masyarakat. Pihaknya menggelar fasilitasi evaluasi pemilu 2019 dengan cara menggelar FGD. 

Diharapkan dari diskusi antara Pimpinan perguruan tinggi,  organisasi mahasiswa,  ormas, organisasi kepemudaan, media,  bawaslu dan PPK (Panitia pemilihan kecamatan) yang dihadirkan dalam acara tersebut, memberikan saran dan masukan.

Hasil dari diskusi, akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU Jawa Timur. 

Ditambahkan, acara fasilitasi yang digelarnya member kesempatan  pada masyarakat untuk mengevaluasi pemilu 2019. 

Saran dan masukan dari peserta FGD merupakan rekomendasi bagi KPU untuk menata pemilu yang akan datang. 

“YA, hasil dari diskusi itu kami jadikan rekomendasi, untuk kami sampaikan ke KPU RI melalui KPU Jatim.” tandasnya.

Tag's Berita

End of content

No more pages to load