Raperda tentang APBD perubahan Kota Kediri tahun anggaran 2019 menjadi perda disetuju DPRD dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kota Kediri,Sabtu (27/7/19) malam. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kholifi Yunon dan dihadiri Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.
Sebelum penetapan persetujuan ranperda menjadi perda, terlebih dahulu fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri menyatakan pendapat dan persetujuannya. Selain itu, disampaikan beberapa masukan mengenai penataan PKL, pemanfaatan eks Gambiran, peningkatan kinerja BUMD, serta pembangunan infrastruktur seperti perbaikan trotoar.
Usai mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi, Wali Kota Abdullah Abu Bakar menjawab pertanyaan Fraksi PKB mengenai lelang wakil direktur RSUD Gambiran. Menurut dia, lelang tersebut dilakukan agar BUMD dan BLUD berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi.
"Kami mencoba melelang memang tidak ada aturan bakunya. Tapi kita inginkan semua berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita sudah anggarkan dan pindahkan dari rumah sakit yang lama, jadi pelayanan harus berjalan dengan baik. Ke depan direkturnya juga akan kami lelang," ujar wali kota.
Sementara untuk pemanfaatan eks Gambiran, Pemkot Kediri bersama Sucofindo telah mengkaji dan akhirnya ditemukan bahwa di sana layak didirikan rumah sakit daerah tipe C. Sebab, jumlah penduduk Kota Kediri di barat sungai besar. Banyak komplain bila Gambiran tidak ada di sana, maka tidak ada penyangga bidang kesehatan di barat sungai.
"Saya memberanikan diri meminta kepada Ibu Gubernur untuk membuat kebijakan supaya Kota Kediri diberi rumah sakit. Karena jarak Gambiran lama dan Gambiran baru tidak ada 10 kilometer, insya Allah kami diberikan izin," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Mas Abu tersebut berharap agar semua dapat segera terealisasi. Sehingga masyarakat Kota Kediri yang ada di barat sungai semakin banyak pilihan rumah sakit.
"Kami inginnya secepatnya karena bila di sana segera dimanfaatkan, maka ekonomi di daerah sekitar juga tumbuh kembali. Saya juga berterima kasih karena saat ini rumah sakit swasta di barat sungai seperti Rumah Sakit Muhammadiyah, Lirboyo, dan Ratih juga memberikan pelayanan dan bekerja sama dengan BPJS," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut , wali kota tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Kediri. Pasalnya, proses untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 telah dilalui bersama. Baik pada tingkat komisi-komisi maupun badan anggaran juga telah melakukan pembahasan dengan tim anggaran eksekutif.
Dalam pembahasan tersebut, eksekutif dan legislatif telah melakukan beberapa perubahan, baik peningkatan PAD maupun efisiensi belanja daerah. "Terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Segala saran dan koreksi menjadi bahan penyempurnaan untuk program pemerintah Kota Kediri," ucap Mas Abu.
Hadir pula dalam rapat paripurna ini, Wakil WalibKota Kediri Lilik Muhibbah, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, asisten, kepala BUMD, dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.