Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Sidang Paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)



Tiga Ranperda tentang Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tugu Arta Kota Malang, Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha sudah melalui berbagai tahapan.

Rencana perubahan badan hukum atas ketiganya pun mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Malang. Salah satunya seperti disampaikan anggota DPRD Kota Malang fraksi PAN, Lookh Mahfud. 

Dia menyampaikan, perubahan badan hukum tersebut memang sudah dibahas dan berdasar pada aturan yang lebih tinggi. Namun meski begitu, dengan beberapa poin perubahan diharapkan ptofesionalisme tetap diutamakan.

"Setelah disahkan nanti pasti di dalamnya akan ada banyak perubahan. Dari yang sebelumnya tidak ada notaris jadi ada notaris dan lain sebagainya," katanya pada MalangTIMES belum lama ini.

Dia pun menekankan pada penetapan jabatan yang nantinya dapat membuka peluang besar bagi siapapun. Pemerintah Kota Malang diharapkan menyeleksi secara ketat bagi siapapun yang akan mengisi beberapa posisi strategis di dalam perusahaan daerah tersebut. Sehingga, ke tiga perusahaan dengan beragam aneka usahanya dapat berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Karena selama ini, lanjutnya, penawaran posisi strategis dalam sebuah perusahaan sangat rawan terjadi. Mengingat, sebuah perusahaan memang bergerak pada sederet bidang yang ujungnya adalah pada keuntungan. Sehingga, dia berharap posisi strategis diisi oleh orang-orang tepat sesuai dengan kemampuannya.

"Harus seimbang antara pemerintah, akademisi, dan profesional. Yang perlu digarisbawahi jangan sampai ada KKN di dalam perusahaan daerah Kota Malang. Paling penting adalah tidak ada kepentingan pribadi dan bebas politik balas budi," urainya.

Dia pun mendorong agar setelah disahkan nanti, ke tiga perusahaan tersebut dapat bergerak sesuai dengan yang direncanakan. Termasuk penetapan saham pada Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang agar mengacu pada perencanaan yaitu 51 persen saham adalah milik Pemerintah Kota Malang.


End of content

No more pages to load