Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso dan Ketua Aptisi Indonesia, Suko Wiyono (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso dan Ketua Aptisi Indonesia, Suko Wiyono (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Penyelenggara pendidikan advokat selama ini dilakukan oleh organisasi advokat. 

Hal itu sesuai dengan UU Advokat pasal 2 ayat 1, dimana berbunyi "yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat". Namun saat ini, peraturan tersebut berubah. 

Saat ini, pendidikan advokat telah menjadi prodi profesi tersendiri di Perguruan Tinggi (PT). 

Hal itu seiring dengan munculnya Peraturan Menristesdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang program profesi advokat. 

Di situ disebutkan pendidikan Advokat dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada Fakultas Hukum PT, yang memang minimal terakrediatasi B.

Namun menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jendral (Sekjen) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso, menjelaskan meskipun begitu, Kemenristek Dikti maupun Dirjen Dikti, tak bisa mengabaikan organisasi advokat.

"Pertama kami memang tak bisa mengintervensi. Namun yang kedua, mengenai rekrutment, pengangkatan dan penyumpahan, pasti dilakukan oleh organisasi advokat, sehingga tak bisa diabaikan begitu saja fungsi organisasi advokat," bebernya saat membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Hotel Pelangi yang digelar Peradi RBA (20/7/2019).

Sehingga dari situ, jika memang dalam pendidikan advokat masuk bagian dari prodi,   maka tentunya harus menggandeng organisasi advokat dan tak melupakan fungsinya. 

Sebeb, bisa saja jika hal itu diabaikan dengan tanpa melibatkan organisasi advokat maka peraturan tersebut bisa menjadi permasalahan serius.

"Mereka misalnya mau membuat pendidikan advokat bagian dari prodi tanpa melibatkan organisasi, tapi kalau kami (organisasi) tak mau mengangkat bagaimana? jadi jangan ada ego sektoral, kami juga tak mau diintervensi soal itu, harus dibicarakan cermat kalau tidak bisa dipersoalkan" jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suko Wiyono, yang juga Rektor Unidha Malang, juga menjelaskan hal senada. 

Meskipun Menristek Dikti, mempunyai wewenang untuk mengadakan pendidikan apa saja jenisnya, namun harus tetap ada kerjasama dengan organisasi professional advokat.

"Ya misalkan seperti notaris, kan hanya mendidik saja. Untuk jadi notaris ada ujian notaris yang itu tak lagi kewenangan Kemenristek Dikti. Kerjasama Universitas dengan PT harus tetap terus,"terangnya.

Seperti kegiatan PKPA yang digelar Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Malang, dimana terdapat 65 peserta calon advokat yang akan menjalani pendidikan, juga bekerja sama dengan pihak PT.

Pasalnya, hal tersebut setelah belakangan MK menambahkan kriteria organisasi advokat yang mengadakan PKPA harus bekerjasama dengan perguruan tinggi.