Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).



Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Arta dalam waktu dekat akan berganti menjadi Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang. Saat ini, rancangan peraturan daerah (Ranperda) itu dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan adanya perubahan itu, secara otomatis harus ada restrukturisasi di dalam tubuh badan usaha milik daerah.

"Perubahan atas dasar amanat dari aturan yang lebih tinggi dan itu harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Malang," katanya pada wartawan usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota Malang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Tiga Ranperda Tentang Perusahaan Umun Daerah Air Minum Tugu Arta Kota Malang, Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha, Kamis (18/7/2019).

Pria berkacamata itu menjelaskan, meski sudah berubah menjadi perseroan, nantinya penyertaan modal masih akan diatur dan ada pembatasan. Di mana saham yang bisa dijual ke luar adalah 49 persen. Sementara 51 persen saham sisanya diperuntukkan bagi daerah.

Sehingga, pemerintah Kota Malang nantinya tetap bisa menentukan arah kebijakan yang akan ditelurkan. Karena saat menjadi perseroan, otomatis kebijakan harus diambil bersama dengan para pemegang saham lainnya. Namun meski begitu, dengan adanya pembatasan pemegang saham, maka akan memudahkan pemerintah daerah untuk tetap memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan.

"Orientasinya nanti tidak hanya profit, meski perseroan itu memang yang dikejar adalah profit. Tapi karena ini milik daerah, maka harus tetap diupayakan untuk bisa dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.

Upaya pembatasan itu menurut Sutiaji juga menjadi salah satu upaya Pemkot Malang untuk memerangi rentenir dan bank titil yang selama ini banyak meresahkan masyarakat. Sehingga, nantinya masyarakat tidak lagi tergantung pada bank titil, tapi memilih meminjam dana dari Perseroan BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang.

"Bunga yang ditetapkan juga kecil," paparnya.

Ketentuan itu menurutnya sudah mulai dipersiapkan. Karena bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan Badan Perkreditan Rakyat milik Pemkot Malang itu akan dilirik investor. Sehingga, agar semangat pemanfaatan dan perekonomian kerakyatan tetap berjalan, maka saham yang dijual dibatasi sampai 49 persen saja.

 


End of content

No more pages to load