Penasehat KPKBudi Santoso saat acara sosialisasi anti korupsi di gedung DPRD Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)

Penasehat KPKBudi Santoso saat acara sosialisasi anti korupsi di gedung DPRD Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

Heryanto


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut institusi paling banyak melakukan korupsi adalah, DPR dan DPRD. Jumlahnya dari 2014 hingga 2019 sebanyak 255 anggota DPR dan DPRD yang sudah ditetapkan atau menjadi tersangka.

Disusul ekskutif atau pemerintah jumlah tersangkanya, 203 orang yang dilakukan pejabat eselon I, II dan eselon III. Kemudian peringkat ketiga, wali kota, bupati atau wakilnya sebanyak 108 tersangka. Peringkat ke empat, menteri atau kepala K/L sebanyak 27 tersangka.

Berikutnya, Hakim 22 tersangka, 20 Gubernur, 7 Jaksa dan Komisioner, 11 Pengacara, 6 korporasi, 4 Duta Besar dan 2 tersangka polisi. Sedang angka korupsi di pihak Swasta, melebihi DPR DPRD sebanyak 258 tersangka serta sebanyak 114 tersangka lainnya.

Hal tersebut diungkap penasehat KPK Budi Santoso, saat sosialisasi Anti Korupsi untuk anggota DPRD dan Partai Politik (Parpol). Turut hadir diacara yang berlangsung di gedung utama DPRD tersebut, 18 calon terpilih DPRD setempat, Kejaksaan, KPU, serta stake holder terkait.

Tak hanya itu, Budi juga menyebut angka peringkat korupsi disetiap provinsi. Berdasarkan data dari penindakan KPK, dari 34 provinsi yang ada di wilayah Indonesia, 25 provinsi yang ada kasus korupsi dari tahun 2014 sampai 2019. Peringkat pertama Jawa Timur dengan 85 kasus. Disusul Jawa Barat 84 kasus, 60 kasusu di Sumatra Utara, 49  Jawa Tengah.

Peringkat selanjutnya, Kepulauan Riau 45 kasus, 25 kasusu di Lam[ung, 22 kasus terjadi di Bengkulu, 18 Kasus di Sumatera Aelatan 17 di Kalimantan, 14 Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 12 kasus terjadi di Jambi. 

10 kasus di Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan, 8 kasus di Sulawesi Tenggara, 5 kasus di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan serta Bali, 4 kasus di Kalimantan Tengah dan 3 Kasus di Sumatera Barat.

Sedanng untuk jenis perkaranya lanut Budi kasus penyuapan tertinggi yakni 65 persen atau 602 perkara. Peringkat kedua Pengadaan Barang dan Jasa 21 persen atau 195 perkara, disusul Penyalahgunaan Anggaran 5 persen atau 47 perkara, TPPU 3 persen atau 31 perkara, Pungutan atau Pemerasan 3 persen atau 25 perkara, 2 persen Perizinan atau 23 perkara dan terakhir Merintangi proses Proses KPK 1 persen atau 10 perkara.

“Perkara merintangi proses KPK seperti pada kasus E KTP yang melibatkan Setyo Novanto. Itu pengacara dan dokternya, jadi tersangka. Karena merintangi proses KPK dengan merekayasa dan berbagai alas an saat penyidikan Setya Novanto,” tandasnya.

Disebutkan, salah satu upaya mencegah korupsi adalah sosialisasai yang dilakukan sat ini. Hal itu, sesuai tugas dari KPK. Menurutnya, ada beberapa aspek pencegahan KPK yakni, LHKPN, grativikasi, pendidikan antikorupsi, sosialisasi pemberantasan korupsi, kampanye antikorupsi, dan kerja sama dengan elemen masyarakat. Mulai ASN, legislatif, eksekutif,  ormas, LSM, pelajar, dan lainnya.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian untuk mencegah dan memberantas korupsi, oleh karenanya kita perlu kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

Budi, mengapresiasi soal laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) anggota DPRD. Dari 29 anggotanya, seluruhnya sudah melapoekan harta kekayaannya ke KPK. Ia meminta LHKPN yang 100 persen itu, dipertahankan untuk 18 anggota dewan terpilih yang sebentar lagi akan dilantuk. 

“DPRD yang akan berakhir massa jabatannya sudah bagus soal LHKPN-nya. Ini harus ditiru oleh penggantinya. Yang 18 orang itu,” pungkasnya.

 


End of content

No more pages to load