Penasehat KPK saat diwawancarai sejumlah wartawan usai membuka acara road show bus KPK Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi (Agus Salam/Jatim TIMES)
Penasehat KPK saat diwawancarai sejumlah wartawan usai membuka acara road show bus KPK Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi (Agus Salam/Jatim TIMES)

Di Kota Probolinggo ada 3 kasus korupsi laporan masyarakat yang ditangani Komisi Pemberantasan Komisi (KPK). Tiga kasus dugaan korupsi tersebut saat ini masih ditelaah dan dikelompokkan sesuai deliknya. Dengan demikian, kasus tersebut saat ini belum bisa ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Hal tersebut diungkap Penasehat KPK RI, Budi Santoso, saat membuka roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Selasa (16/7) di Puri Manggala Bakti, Kantor Wali Kota Probolinggo. Disebutkan, mulai 2014 hingga Juni 2019, ada 18 laporan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat, masuk ke meja KPK. 

Rinciannya, di tahun 2014 sebanyak 10 laporan, 2015 ada 1 laporan, 2016 ada 1 laporan 2017 2 laporan dan 2018 sebanyak 4 laporan. Sedang untuk 2019 hingga Juni, kata Budi Santoso, kosong alias belum ada laporan. Laporan sebanyak itu, seluruhnya sudah ditindaklanjuti dan diverifikasi.

Hasilnya, ada 3 laporan kasus korupsi yang diteruskan untuk ditelaah dan dikelompokkan sesuai dengan deliknya. Sedang sisanya sebanyak 15 laporan diarsipkan atau masuk didalam pengarsipan, dengan alasan kekurangan alat bukti. Jika dikemudian hari ada tambahan alat bukti, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut ditindaklanjuti.

“Karena diKPK itu tidak ada SP3. Jadi kasus korupsi yang sudah diarsipkan, bisa diproses lagi kalau ada alat bukti tambahan atau pendukung,” tandas Budi dihadapan undangan yang hadir diacara tersebut.

Budi santoso tidak hanya buka-bukaan kasusu korupsi. Ia juga menjelaskan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Disebutkan, hingga 16 Juli 2019, berdasarkan data yang diterima dari KPK RI, angka kepatuhan pejabat Pemkot Probolinggo untuk melaporkan harta kekayaannya 97,92 persen. Dari 48 pejabat yang wajib lapor, hanya ada satu pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK RI.

“Kami belum tahu alasannya, mengapa pejabat tersebut belum melaporkan harta kekayaannya. Sedang kepatuhan LHKPN anggota DPRD Kota Probolinggo sudah 100 persen. Artinya, 29 wakil rakyat sini, sudah melaporkan harta kekayaannya.

Tak hanya kota, Budi Santoso juga menjelaskan pejabat di Kabupaten Probolinggo. Dari 73 pejabat yang wajib melapor harta kekayaannya ke KPK, seluruhnya sudah melaporkan, alias 100 persen. 

Sedang untuk DPRD, dari 37 yang wajib lapor, hanya 25 yang sudah melapor, sementara 12 orang sisanya belum melapor. Dengan demikian, angka kepatuhannya 67,50 persen. “Dari kabupaten ada yang hadir. Oh perwakilannya ya. Ini perlu dilecut,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Budiu juga menjelaskan soal progres koordinasi pencegahan korupsi. Disebutkan, progress pencegahan korupsi 2018 di Kota Probolinggo ada diangka 46 persen. Peringkat ke 36 dari 38 kota/kabupatan yang ada di Jawa Timur. Namun satu tahun kemudian yakni, 2019 peringkatnya naik 7 poin berada dilevel 29. 

“Ini data per 1 Juli 2019. Harus bekerja keras untuk menaikkan peringkat. Tapi jangan khawatir KPK siap membantu manaikkan rankingnya,” imbuh Budi.

Data tersebut didapat dari monitoring center di KPK. Menurutnya, Progres koordinasi pencegahan korupsi meliputi, delapan sector. Antaraa lain sektor perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang jasa, Capaian PTSP, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata kelola dana kelurahan, Optimalisasi pendapatan daerah dan Barang Milik Daerah (BMD).

Ditambahkan, KPK hadir di Kota Probolinggo selama 3 hari dalam rangka memberi edukasi, sosialisasi dan pelayanan. Seperti pelaporan gratifikasi, pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi, sosialisasi pemberantasan korupsi, dengan merangkul semua elemen masyarakat. 

“Stakeholder dan elemen masyarakat kami gandeng. Baik itu ASN, legislatif, OPD, ormas, LSM, pelajar dan mahasiswa. Kami ajak untuk mencegah korupsi,” pungkas penasihat KPK tersebut.