Tata tertib RW 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang yang sempat gegerkan publik (istimewa).
Tata tertib RW 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang yang sempat gegerkan publik (istimewa).

Buntut iuran warga di RW 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan penerapan dan penegakan aturan yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). 

Ke depan, masyarakat diminta membuat aturan tetap pada koridor hukum yang sudah berlaku agar tidak terjadi penyelewengan.

Camat Sukun, I Ketut Widi E Wirawan mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengundang lurah hingga jajaran RT dan RW di Kecamatan Sukun. 

Tujuannya adalah untuk kembali mensosialisasikan Perda yang ada untuk bisa dijadikan acuan dalam membuat aturan atau pengumuman.

"Kami akan lakukan koordinasi dalam waktu dekat. Agar aturan yang dibuat nantinya tetap pada koridor hukum yang ada," katanya pada wartawan.

Widi menjelaskan, segala peraturan yang bersifat umum selama ini sudah ada panduan yang jelas. 

Salah satunya ketertiban lingkungan dan masyarakat. Di mana khusus untuk ketertiban lingkungan selama ini juga dapat ditarik dari Perda lingkungan.

"Dan Perda lingkungan itu sudah dicantumkan sanksi pidana. Itu bisa dijadikan acuan. Karena ada unsur pemerintahan dan pihak berwajib yang bisa membantu," jelasnya.

Dia juga menyampaikan jika peraturan yang dibuat di lingkungan RW 02 Kelurahan Mulyorejo tersebut bisa jadi merupakan hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama. 

Keputusan diambil dakam sebuah rapat yang melibatkan masyarakat sekitar.

"Kan biasa ya, dalam rapat itu nanti muncul banyak pendapat dan saran. Kemudian saran yang ada tersebut masuk ke berita acara dan selanjutnya dijadikan aturan. Itu sama sekali tidak melibatkan lurah dan itu hal yang wajar dilakukan," urainya lagi.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi kejadian serupa. 

Masyarakat diharaokan tetap berpedoman pada aturan hukum yang lebih tinggi. 

Selain memiliki landasan yang tepat, hal itu juga dinilai mampu memberi kekuatan dalam penegakan Perda.

Sebelumnya, publik memang digegerkan dengan peraturan yang dibuat oleh warga RW O2 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun. 

Surat pengumuman yang dibuat berisi beberapa peraturan yang sempat membuat publik berfikiran adanya pungutan liar (pungli).

Dalam surat pengumuman itu memang tercantum beberapa biaya yang harus dikeluarkan warga setempat. 

Mulai dari iuran bagi warga yang baru pindah ke lingkungan RW 02 Tebo Selatan Kelurahan, kompensasi jual beli tanah, hingga denda yang harus dibayarkan bagi warga yang melakukan tindak asosial.

Seperti dalam poin ke dua tata tertib misalnya. Dijelaskan jika warga baru yang pindah ke lingkungan RW 02 harus mengisi kas RW dengan ketentuan Rp 1,5 juta untuk warga yang pindah dan menetap. 

Disebutkan juga jika iuran tersebut termasuk dalam biaya makam non perumahan.

Sedangkan untuk kategori pindah kontrak mengisi kas RW sebesar Rp 250 ribu, dan Rp 50 ribu untuk warga kos per kamar.

Selanjutnya pada poin ke tiga disebutkan jika warga yang melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah wajib melapor kepada Ketua RT setempat untuk kemudian mendapat pendampingan dari Ketua RT yang bersangkutan. 

Selanjutnya pihak penjual memberikan kompensasi sebesar dua persen dari hasil transaksi.

Kemudian pada poin ke lima dojelaskan jika setiap warga RW 02 Tebo Selatan wajib lapor ketika ada tamu yang datang. 

Jika selama tiga kali 24 jam tak melapor, maka warga yang bersangkutan akan mendapat denda sebesar Rp 1 juta dan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Sementara pada poin ketiga menekankan pada larangan berbuat asusila. 

Bagi warga yang melakukan perzinaan disebutkan jika akan didenda Rp 1,5 juta. 

Sedangkan warga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan didenda Rp 1 juta dan denda Rp 500 ribu bagi warga yang menggunakan atau menjual narkoba serta minuman keras.

Terakhir pada poin ketujuh dijelaskan agar warga yang hendak melaksanakan hajatan dan mengundang banyak khalayak untuk mengisi mas RW sebesar Rp 100 ribu. 

Selain itu wajib untuk membuat laporan paling lambat tiga hari sebelum acara dimulai.