Sekretaris Disperindag Pemkab Blitar, Sri Astuti
Sekretaris Disperindag Pemkab Blitar, Sri Astuti

Tak hanya molor, pembangunan Pasar Kanigoro tahap I juga mendapat atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan ada kekurangan volume dalam pembangunan pasar tersebut. 

Tak tanggung-tanggung, pelaksana pembangunan atau rekanan harus mengembalikan ratusan juta rupiah ke kas negara.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar, Sri Astuti menuturkan, kekurangan volume mengakibatkan lebih bayar pekerjaan sudah diselesaikan. 

Setelah penghitungan oleh BPK awal tahun lalu, pihak pelaksana sudah mengembalikan uang ke kas negara, totalnya sekitar Rp 149 juta.

“Awalnya dari hitungan BPK kekurangan volume senilai Rp 190 juta, namun setelah klarifikasi menjadi Rp 149 juta,” katanya.

Pada proses pemeriksaan, BPK memberikan kesempatan kepada pihak pelaksana untuk memberikan klarifikasi atas perhitungan BPK.

Sehingga, nilai kekurangan volume yang harus dikembalikan tersebut berubah.

Selain kekurangan volume, pelaksana kegiatan pembangunan Pasar Kanigoro tahap I, dikenal denda atau sanksi keterlambatan pelaksanaan. Totalnya ada 45 hari kalender. 

Setelah dilakukan penghitungan oleh pengawas internal pemerintah (Inspektorad) ditemukan nilai sekitar Rp 250 juta untuk denda keterlambatan. 

“Untuk denda ini rencananya dibayarkan hari ini,” ujarnya.

Memang ada kesempatan bagi pelaksana pekerjaan untuk menambah masa pelaksanaan. Paling banyak 50 hari setelag kontrak selesai. 

Namun hal itu juga berarti pelaksana harus menanggung biaya denda keterlambatan.

“Awalnya diambil maksimal 50 hari, kami tidak mau karena ada beberapa kegiatan harus dikerjakan dinas, semisal laporan pemeriksaan, jadi hanya 45 hari,” terangnya.

Terkait dengan denda keterlambatan, pihaknya yakin terbayarkan. Sebab, dalam perjanjian kontrak kegiatan terdapat jaminan pemeliharaan.

Jumlahnya lima persen dari nilai kontrak kegiatan. Jaminan pelaksanaan bisa dicairkan setelah masa pemeliharaan atau sekitar enam bulan setelah pelaksanaan kegiatan rampung.

“Jaminan pemeliharaan bisa diklaimkan mulai 5 Agustus nanti. Tapi sebelum dicairkan jika ada beberapa catatan harus diselsaikan dulu. Termasuk denda keterlambatan,” pungkasnya.(*)