Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Belum lama ini, tim satuan tugas (Satgas) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pemeriksaan kepada puluhan pejabat di Jawa Timur. Setidaknya 37 pejabat dari tingkat jabatan di berbagai wilayah ditelusuri pada 8 - 12 Juli 2019 lalu.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan telah meminta seluruh pejabat daerah untuk segera melaporkan LKHPN kepada tim KPK.

"Kalau soal LHKPN saya sampai menyurat, tolong ya cepat. Sekarang kan kita tiap tahun (laporannya). Dari update LHKPN kami insya allah sudah sesuai waktunya, mungkin ada yang telat - telat," ujarnya saat mengunjungi Kota Malang belum lama ini.

Dari 37 yang diperiksa KPK kurang lebih selama sepekan itu, beberapa wilayah dinyatakan masih belum taat melaporkan LHKPN. Diantaranya, Tulungangung, Trenggalek, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Blitar, Situbondo, Sumenep, dan sisanya dari pejabat daerah setingkat kepala dinas dan sekretaris daerah.

"Saya minta ke pak sekda (sekretaris daerah), ayo pak bikin surat edaran LHKPN supaya bisa dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah terkonfirmasi masing-masing pejabat yang sudah diwajibkan. Kan kalau eselon berapa - berapa belum diwajibkan oleh regulasi," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, Heru Tjahjono membenarkan kedatangan tim KPK untuk memeriksa harta sejumlah pejabat kabupaten/kota di Jawa Timur. Pihaknya juga akan menyurati pejabat kepala daerah yang LHKPN-nya dinilai rendah agar segera menyeleseaikan pelaporannya kepada pihak KPK.

"Sebenarnya undangan (LHKPN) itu sudah diberikan. Jadi yang diklarifikasi di kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan ada beberapa kepala daerah dan OPD kabupaten/kota itu adalah atas dasar ada undangan. Yang masih rendah itu nanti akan kita surati untuk segera mencukupi apa yang sedang diminta untuk diperiksa oleh Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK," pungkasnya.


End of content

No more pages to load