Ilustrasi.(Foto : Kompas)
Ilustrasi.(Foto : Kompas)

Hilangnya Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pos retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) tak urung memicu kalangan dewan angkat bicara.

Dalam waktu dekat, dewan bakal memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mengetahui duduk perkara pengelolaan aset daerah sisi selatan Kabupaten Blitar ini. 

"Dinas terkait termasuk dinas pengelolaan aset dan keuangan daerah (DPKAD) itu mitra komisi juga," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai.

Dia mengaku, belum mengetahui detail persoalan yang menyelimuti TPI ini. 

Seingatnya, memang ada anggaran daerah yang digelontorkan untuk membangun sarana pelayanan perikanan. 

Untuk itu, sudah menjadi hal wajar jika ada manfaat yang diterima daerah atas bangunan tersebut. 

"Makanya itu panggil mereka itu agar tahu duduk persoalannya seperti apa," tegasnya.

Dia juga tidak menampik sudah ada regulasi yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha TPI.

Untuk itu, pihaknya menyayangkan jika peluang pendapatan tidak direalisasikan.

Dia mengetahui, ada kendala dalam hal kewenangan terkait dengan TPI ini. Yakni antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. 

Sehingga baik Pemprov Jatim maupun Pemkab Blitar tidak dilakukan penarikan retribusi TPI kepada nelayan yang memanfaatkan sarana perikanan tangkap tersebut. 

Dia mengisyaratkan, pengelolaan atau penarikan retribusi tersebut bisa saja dilakukan oleh provinsi. 

Namun, karena ada anggaran daerah yang digunakan dalam proses pembangunannya, diharapkan ada manfaat yang bisa dinikmati oleh pemerintah daerah. 

"Nanti kita dorong agar pengelolaannya kembali ke daerah. Minimal bagi-bagi, ada sebagian yang masuk ke kas daerah," tuturnya. 

Sebelumnya, dinas peternakan dan perikanan tidak berani menarik retribusi TPI lantaran sarana tersebut juga diakui sebagai aset Pemprov Jatim. 

Padahal, potensi pendapatan yang bisa didapatkan dari retribusi jasa usaha TPI bisa mencapai ratusan juta tiap tahun.(*)