Ahmad Riza Patria politikus Gerindra (Ist)

Ahmad Riza Patria politikus Gerindra (Ist)



Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria, kembali menggulirkan persoalan terkait dugaan kecurangan dalam pilpres 2019. Walau sudah diputus final oleh Mahkamah Konstitusi (MK), persoalan itu masih mendekam di kubu Prabowo-Sandiaga.

Hal ini disampaikan Riza dalam sebuah acara talkshow televisi yang mengusung tema wajah demokrasi setelah putusan MK.

"Saya berani menantang siapapun untuk membuktikan bahwa ada kecurangan dalam pilpres 2019. Silahkan buat survei terkait itu, dipastikan akan menjawab ia," kata politikus Gerindra menantang untuk membuktikan hal tersebut.

Dirinya menyampaikan berbagai persoalan tersebut dengan beberapa contoh. Misalnya, terkait yang disebutnya kecurangan dengan menggunakan fasilitas negara dan dilakukan oleh para kepala daerah, ASN sampai BUMN. Kondisi ini, masih menurut Riza, diperlihatkan melalui berbagai kebijakan.

"Misalnya tiba-tiba kenaikan gaji ASN. Kenapa tidak dinaikan tahun-tahun lalu, ini dilakukan saat masuk pemilu. Bahkan pemakaian fasilitas negara sampai ke tingkat desa," ucapnya.

Dalam memberikan argumen adanya kecurangan yang ditolak keseluruhan oleh MK petitumnya, Riza menyatir data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dann lainnya), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

IDI 2017 mencapai angka 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 70,09. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. 

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60>Perubahan angka IDI dari 2016–2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni, Kebebasan Sipil yang naik 2,30 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), Hak-Hak Politik yang turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), dan Lembaga Demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).

"Di tahun 2018 mengalami penurunan. Jadi bagi saya ini pemilu paling curang yang dilakukan rezim. Saya berani menantang ini lewat survei yang dilakukan oleh dua kubu bersama," pungkasnya. .

 


End of content

No more pages to load