Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mendistribusikan air bersih untuk mengatasi kekeringan selam musim kemarau. Untuk itu, pihaknya telah mengoordinasikan dengan beberapa OPD untuk penyaluran air bersih maupun untuk mengatasi kekeringan secara keseluruhan.
“Saya telah meminta kepada OPD khususnya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Apalagi, curah hujan di hampir seluruh wilayah Jatim sudah
sangat jarang,” demikian disampaikan Khofifah saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan No 110, Surabaya, Selasa (2/7) malam.
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim lewat BPBD Jatim telah bergerak cepat dengan mendistribusikan air bersih ke 24
daerah yang terdampak kekeringan. Daerah terdampak kekeringan tersebut di antaranya
Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Gresik, Tuban, dan Pasuruan.
Ditambahkan, jika dipetakan, kecamatan dan desa terdampak kekeringan sesuai bakorwil, di Madiun ada 42 kecamatan dan 138 desa yang terimbas. Di Bakorwil Bojonegoro ada 51 kecamatan dan 164 desa. Sedangkan di Bakorwil Malang ada 19 kecamatan dan 47 desa. Selanjutnya di Bakorwil Pamekasan ada 40 kecamatan dan 56 desa. Kemudian di Bakorwil Jember ada 28 kecamatan dan 61 desa.
“Proses pendistribusian air bersih ini telah dilakukan sejak awal Juni lalu sesuai
pemetaan daerah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD telah mendistribusikan 820
unit tandon, 1.000 lembar terpal, dan 3.000 unit jerigen melalui BPBD kabupaten,” urai
gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Khofifah juga meminta komitmen dari semua OPD untuk melakukan persiapan dan antisipasi musim kemarau ini. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat.
“Banyak OPD yang terlibat misalnya Dinas Pertanian, Dinas PU dan SDA, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dilibatkan untuk mengatasi kekeringan
pertanian,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Jatim dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting dilakukan untuk mempercepat penangangan kekeringan yang sudah terjadi ataupun memetakan daerah dan desa yang rawan bencana kekeringan.
“Saya minta bupati dan wali kota agar siap siaga pada musim kemarau ini. Apalagi, berdasarkan informasi dari BMKG, bulan Juni ini sudah masuk musim kemarau dan puncaknya pada Agustus mendatang,” pungkasnya.