Ekspresi tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga (Agung Pambudy/detik com)

Ekspresi tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga (Agung Pambudy/detik com)


Pewarta

Dede Nana

Editor

A Yahya


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa pilpres 2019 hingga kini belum final. Pembacaan putusan ditunda sekitar satu jam, sebelum  dilanjutkan kembali pembacaan putusan atas seluruh dalil pemohon terkait dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Tapi, berbagai kalangan telah menyampaikan dengan berbagai pembacaan oleh sembilan hakim konstitusi. Bahwa, MK menolak dalil-dalil pelanggaran TSM yang disebutnya tidak beralasan menurut hukum. "Saya tidak melihat ada dalil-dalil dari pemohon yang dibenarkan oleh MK. Mungkin saya miss ya, karena harus bolak balik tadi, tapi saya tidak lihat ada dalil yang dibenarkan," kata Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, Kamis (27/06/2019).

Refly melanjutkan, walau belum seratus persen pembacaan putusan atas dalil yang dimohonkan oleh capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Tapi dirinya yakin bahwa seluruh dalil ditolak MK. "90 persen ya dalil pemohon ditolak, baik yang kuantitatif dan kualitatif. Ini dari sekitar menurut saya 3/4 gugatan yang dimohonkan. Tidak ada dalil yang dibenarkan dan dinyatakan salah, tidak relevan, tidak bisa dibuktikan," ujarnya.

Selain Rafly, Mahfud MD pun berkomentar senada terkait pembacaan putusan oleh MK. Menurutnya, hakim melakukan pemeriksaan yang kuantitatif maupun kualitatifnya. "Misalnya, terkait angka selisih kemenangan yang didalilkan dinyatakan ditolak. Karena tidak bisa membuktikan dalil itu. Data untuk itu hanya fotocopy formulir yang tidak bisa dibuktikan dari mana. Sehingga tidak sah dan tidak diakui sebagai alat bukti," ucap Mahfud MD.

Dengan pembacaan sejak siang sampai rehat Maghrib oleh sembilan hakim konstitusi, Mahfud mengatakan arah keputusan sudah jelas. "Dari 2/3 dalil yang disampaikan belum ada satupun yang bisa dibuktikan. Arahnya sudah jelas, yaitu kemungkinan ditolak," ujarnya yang juga menegaskan, walau arahnya sudah jelas, tapi tetap harus menunggu ketokan palu hakim.

Satu contoh ditolaknya dalil adanya pelanggaran TSM terlihat dari pembacaan majelis hakim MK yang menolak terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS) siluman. Penolakan itu dibacakan oleh hakim Saldi Isra yang menyampaikan,  berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan ditemukannya 2.984 TPS siluman. Hal ini dikaitkan dengan tudingan 895.200 penggelembungan suara. Angka-angka tersebut diperoleh pemohon dengan membandingkan jumlah TPS yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 810.352 TPS, dengan data TPS yang terdapat di Situng yaitu sebanyak 813.336.

Dalil itu ternyata tidak mampu ditunjukan atau dibuktikan, daerah mana TPS siluman tersebut berada. Serta Paslon 02 dinilai tidak menerangkan bagaimana penggelembungan suara dilakukan dan untuk keuntungan siapa. "Bahwa dalil pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut," ujar Saldi.

Saldi juga menyampaikan, Mahkamah telah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web Situng bukan data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadan TPS. "Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS tersebut telah pasti mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara," ucap Saldi.


End of content

No more pages to load