Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (kanan). (Foto: Dokumen MalangTIMES)

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (kanan). (Foto: Dokumen MalangTIMES)



Keberadaan Tol Malang-Pandaan (Mapan) yang mulai beroperasi sejak pertengahan Mei 2019 ini belum berpengaruh signifikan terhadap bisnis properti di Kota Malang. Indikasi ini tercermin dari masih rendahnya perolehan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dipungut pemerintah daerah setempat. 

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat, hingga minggu kedua Juni 2019, pajak BPHTB yang terhimpun baru mencapai Rp 51,2 miliar. Angka itu baru mencakup 25 persen dari target Rp 205,1 miliar. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, BPHTB menjadi sektor pajak yang memiliki sumbangan paling besar. 

Pada 2018 lalu, BPHTB menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 170 miliar. Dari total perolehan Rp 433 miliar lebih, pungutan terhadap transaksi properti mencapai hampir 40 persen. "Perolehan PAD Kota Malang dari sektor pajak masih belum menggembirakan. Keberadaan tol juga masih belum berimbas signifikan pada perolehan BPHTB," ujar Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto. 

Ade mengungkapkan bahwa pihaknya masih akan melakukan serangkaian upaya percepatan. "Kami akan menambah petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara dan Malang Selatan masing-masing dua personel, juga di Badan Pertanahan Nasional. Jadi lebih progresif," tutur Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya. 

Langkah lain yang akan segera dilakukan, yakni dengan melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP). "Penyesuaian NJOP di Kota Malang ini belum dilakukan sejak 2014, karena merupakan kewajiban dasar dan akan berimbas ke semua kalangan masyarakat. Tetapi kami pertimbangkan untuk diubah sesuai dengan peraturan yang idealnya mengubah NJOP setiap tiga tahun sekali," tutur pria yang juga tokoh Aremania itu.

Hanya, Ade menegaskan bahwa nantinya BP2D Kota Malang akan membuat peraturan khusus agar kenaikan NJOP tidak membebani masyarakat kelas bawah. "Kalau dipukul rata dan semua kena, kasihan yang masyarakat kecil. Nanti penerapannya akan disesuaikan, bagi yang ekonomi lemah akan ada keringanan," pungkas pria yang juga menjabat plt direktur PD RPH Kota Malang itu. 


End of content

No more pages to load