Kades Genteng Kulon Supandi (kaus hijau) didampingi pendamping desa Iqbalbsaat menjelaskan biaya PTSL kepada LSM Combat.
Kades Genteng Kulon Supandi (kaus hijau) didampingi pendamping desa Iqbalbsaat menjelaskan biaya PTSL kepada LSM Combat.

BANYUWANGITIMES - Dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dipersoalkan LSM Cammbined Aktivist Banyuwangi (Combat).

Bertempat di Desa Genteng Kulon, Jumat (21/6/19) siang, massa Combat disambut langsung oleh Kepala Desa (Kades) Genteng Kulon Supandi yang didampingi bhabinkamtibmas Brigadir Rocky, babinsa Tohari dan pendamping desa Iqbal. 

Pertemuan berjalan cukup alot. Dalam pertemuan tersebut, Sugeng, panggilan sehari-hari Sugeng Eko Arto, mengungkapkan,  biaya PTSL di Desa Genteng Kulon mencapai hingga Rp 1.650.000. Ladahal, sesuai dengan aturan, biayanya hanya Rp. 150.000.

Menurut Sugeng, yang menarik biaya  sebesar itu kepada masyarakat adalah Pokmas Genteng Kulon, bentukan dari Desa Genteng Kulon. Saat itu, dirinya mendaftarkan 6 sertifikat. Setiap bidangnya  dikenakan biaya Rp 1.650.000.

"Saya mengurus 6 sertifikat, setiap bidangnya saya dikenakan biaya Rp 1,6 juta. Dengan rincian, uang Rp. 150 ribu untuk biaya PTSL. Sedangkan yang Rp 1,5 juta untuk pengurusan akta," ungkapnya.

Anehnya, kata Sugeng ,untuk proses pembuatan akta di notaris, dirinya tidak pernah diundang untuk tanda tangan. Selain itu, dirinya tidak pernah diberi tahu akta itu dibuat di notaris mana.

"Namanya membuat akta jual beli di notaris itu, saya diharuskan hadir untuk tanda tangan. Tapi untuk pengurusan ini, saya tidak pernah otanda tangan sama sekali. Tahu-tahu sertifikat ini sudah jadi. Ini kan aneh," tanya Sugeng yang juga ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).

Kades Genteng Kulon Supandi membantah kalau pihaknya menarik biaya lebih dari Rp 150 ribu "Tidak benar itu, desa hanya memungut biaya PTSL sebesar Rp. 150 ribu. Tidak lebih, dan itu. Ada kuitansinya," bantahnya.

Kepada massa Combat, Kades Supandi menjelaskan, jika ada pihak-pihak lain yang menarik biaya lebih dari ketentuan, dia tidak tahu-menahu. "Kalau ada pihak luar yang menarik biaya di atas Rp.150 ribu, itu di luar kewenangan saya," tegasnya.

Diungkapkan Kades Supandi, saat itu pihaknya membentuk kelompok masyarakat (pokmas) untuk kelancaran program PTSL ini. Namun setelah terbit SK tiga menteri dan terbitnya perbup, pokmas tersebut langsung dibubarkan.

"Setelah terbit SK tiga menteri tersebut, pokmas langsung saya bubarkan, dan seluruh proses PTSL dilakukan oleh petugas desa," tegasnya.

Supandi tidak menampik dalam proses sosialisasi PTSL ini ada sukarelawan yang membantu. Namun sukarelawan ini tidak ada SK-nya.

"Para sukarelawan itu hanya sebatas membantu sosialisasi. Jika ada warga yang ditarik biaya lebih dari Rp 150 ribu, dimungkinkan untuk mengurus akta jual beli guna melengkapi proses pembuatan sertifikat. Ada puluhan sertifikat yang dikembalikan oleh BPN karena tidak dilampiri akta jual beli, dan untuk program PTSL ini Desa Genteng Kulon sudah merampungkan 1.888 sertifikat," tambahnya.

Sementara, pendamping desa Iqbal mengungkapkan, jika memang terjadi dugaan lungli, pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk melaporkan ke polisi agar persoalan ini terang benderang. "Jika masyarakat menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, laporkan saja ke polisi," sergah Iqbal saat mendampingi Kades Supandi.

Untuk menjernihkan dan mengclearkan masalah PTSL ini, Kades Supandi berjanji akan menghadirkan sukarelawan dan mengundang massa Combat supaya persoalan ini tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.