Beberapa kali mediasi dilakukan pihak muspika Kecamatan Gondang, tapi buntu. / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Beberapa kali mediasi dilakukan pihak muspika Kecamatan Gondang, tapi buntu. / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Pengisian tiga jabatan perangkat Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, yang digelar 15 Mei 2019 lalu masih berbuntut panjang. Pasalnya, dari 23 calon yang mengikuti ujian, beberapa menganggap hasil ujian yang digelar tidak transparan serta diduga ada permainan dan tidak sesuai dengan peraturan bupati Kabupaten Tulungagung

"Pada 17 Mei atau dua hari setelah ujian, peserta melayangkan surat keberatan karena ada permasalahan yang mengganjal di benak kami. Antara lain kenapa ya lembar jawaban yang setelah dikoreksi panitia kok tidak dikasih tahu kepada peserta," kata Hadi Khanani, salah satu peserta, pada Minggu (23/06) sore.

Bahkan, menurut Perbup No 45 Tahun 2017 pasal 8 ayat 1 disebutkan  bahwa materi ujian yang disusun oleh perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 diserahkan kepada panitia pengisian  satu hari sebelum pelaksanaan ujian pengisian. "Realitanya diserahkan ketika hari H atau saat pelaksanaan ujian," tambahnya.

Karena dianggap kurang transparan, pada  18 Mei 2019 pihak yang protes diundang untuk musyawarah mencari solusi. "Tapi ketika itu tidak ada hasil, mungkin salah satu faktornya ketika  kami tanya perbup dan perda dari pihak panitia belum terlalu mendalami," ungkap Hadi.

Baru pada  24 Mei 2019 kembali para peserta ujian yang dinyatakan gagal  diundang kembali untuk musawarah guna untuk memecahkan masalah yang terjadi. "Kembali di sini meski panitia sudah mempelajari perda dan perbup. Ternyata mereka menggunakan dasar MOU antara panitia dan kampus yang ditunjuk melaksanakan ujian," jelas Hadi.

Karena tidak juga menemukan kesepakatan, para peserta meminta haknya untuk mengetahui lembar jawaban yang telah dikerjakan sebelumnya. "Panitia mengaku ketika pergi ke kampus, yang bersangkutan dari pihak kampus mengeluarkan statemen. Yaitu apabila peserta menginginkan lembar jawaban bisa diproses sendiri di kampus. Tapi apabila lembar jawaban yang kampus koreksi itu benar dan sesuai nilainya, orang yang bersangkutan akan dituntut hukum," jelas Hadi.

Setelah itu, menurut Hadi, beberapa dari peserta yang protes kendor nyalinya mendapat semacam gertakan yang disampaikan panitia.  "Menurut saya, selain masalah itu, adanya kesalahan administrasi yang dilakukan panitia," ucap Hadi.

Karena tak juga ada jawaban pasti, sebelum Lebaran para peserta di undang di Kantor Kecamatan Gondang.  Acara tersebut dihadiri  oleh camat Gondang,  kasi pemerintahan Gondang,  kepala desa Tiudan,  BPD Desa Tiudan serta peserta yang keberatan.

"Kami diminta untuk legowo menyikapi kesalahan panitia yang telah dilakukan. Dan kami tidak mau hanya seperti itu. Perbup atau perda apabila dilanggar, masak tida ada konsekuensinya?" tanya Hadi.

Akhirnya pada  12 Juni 2019 musyawarah kembali dilanjutkan. Namun seperti sebelumnya musyawarah menemui jalan buntu. 
"Terakhir musyawarah yang dilakukan sangat singkat dan tidak ada keputusan," ungkapnya.

Yang membuat para peserta meradang, menurut Hadi, ada informasi jika pada  25 Juni 2019 akan digelar pelantikan tiga perangkat terpilih.  "Ini masih sengketa tapi sudah ada kabar dilantik. Kami pastikan akan melakukan aksi menentang adanya pelantikan yang akan digelar tersebut," tegasnya

Terkait masalah ini, panitia seleksi perangkat Desa Tiudan belum dapat dikonfirmasi.