Ketua PDIP Surabaya Whisnu Sakti

Ketua PDIP Surabaya Whisnu Sakti



 PDI Perjuangan Surabaya lagi-lagi angkat bicara perihal carut-marut perihal sistem zonasi PPDB di Surabaya. Kali ini, partai berlambang banteng ini menyarankan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengambil langkah strategis terkait kisruh PPDB sistem zonasi.

Pelaksanaan PPDB mengacu pada peraturan terbaru, yakni Permendikbud Nomor 51Tahun 2018. Salah satunya mengatur tentang sistem zonasi. "Bu Risma kami sarankan untuk melakukan diskresi terhadap aturan tersebut demi meredam protes orang tua wali murid," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Whisnu Sakti Buana, yang juga menjabat wakil wali kota Surabaya.

Ditemui di kediaman dinas wakil wali kota, Kamis malam (20/6) kebijakan tersebut sedianya harus dilakukan. Mengingat kondisi depresi orang tua wali murid dalam menyikapi aturan zonasi.

"Jika kondisi ini terus dirasakan (orang tua), kasihan. Mereka harus tertekan. Meski nilai anak mereka bisa diterima, namun harus kalah lantaran penerapan zona," ujar pria yang digadang-gadang akan menggantikan Risma menjadi wali kota ini.

Ia juga berharap agar orang tua tetap dalam kondisi tenang. Meski tak menampik kondisi emosional dirasakan mereka. "Saya turut berempati. Namun harus tenang, jangan emosi. Apalagi sampai turun ke jalan. Malah justru rawan ditunggangi pihak tak bertanggung jawab," terang WS, panggilan akrab Whisnu Sakti.

Diketahui, kisruh PPDB tahun ini bermula dari dikeluarkannya aturan zonasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan  tahun ini semakin diperketat dibandingkan dengan tahun kemarin. Meski demikian, aturan zonasi tersebut dirasa berat. Tidak hanya bagi wali murid. Infrastruktur sekolah yang ada di setiap kecamatan Surabaya belum merata.

 


End of content

No more pages to load