Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri saat membuka pintu gudang penyimpanan kotak suara(Agus Salam/Jatim TIMES)
Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri saat membuka pintu gudang penyimpanan kotak suara(Agus Salam/Jatim TIMES)

KPU Kota Probolinggo Selasa (18/6) pagi membuka kotak berisi formulir C 1 berhologram untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten. Tak hanya itu, KPU juga sebelumnya membuka form yang sama untuk pilpres (Pemilihan Presiden) .

Pembukaan kotak hasil rekap Form C 1 yang tersimpan di gedung KPU jalan Anggrek, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan dilakukan, berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 901 Tahun 2019. Mengingat, ada beberapa formulir C 1 yang belum dipindai ke Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara).

Hal tersebut disampaikan ketua KPU Akhmad Hudri, di sela-sela acara pembongkaran atau pembukaan kotak suara yang dijaga ketat petugas Polres Probolinggo Kota. Menurutnya, pembukaan kotak dilakukan, mengingat ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh KPU yakni, pemindahan form C1 ke Situng. “Sekitar 8 persen pekerjaan memindai form C 1 ke situng yang belum kami selesaikan,” tandasnya.

Karenanya, KPU RI membolehkan pembukaan kotak suara dalam rangka kebutuhan tersebut. Hal itu dilakukan demi untuk kepentingan publis info pemilu yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Mengingat, ada beberapa dokumen yang salinannnya tidak lengkap. “Tidak lengkap loh, bukan tidak ada. Karena itu kami dibolehkan bongkar kotak untuk melengkapi dan kami pindai atau dipublis ke situng,” tambahnya.

Disebutkan, form C 1 yang belum dipindai ke situng tersebar di sejumlah kecamatan, bukan ngumpul di kotak suara satu kecamatan. Karenanya, KPU membuka kotak Form C 1 di seluruh kecamatan, yang berjumlah 5 kecamatan. “Kami mengambil Form C 1 yang belum dimasukkan ke situng.  Tiap kecamatan kekurangannya berbeda. Ada yang hanya 2 TPS ada pula yang sampai 4 TPS. Kami diberi waktu sampai tanggal 21 Juni,” tandasnya.

Selain membuka kotak Form C 1 untuk DPR RI dan DPRD Provinsi serta kota, KPU lanjut Hudri sebelumnya sudah membuka form yang sama untuk pemilihan presiden (Pilpres). Pembongkaran kotak dilakukan untuk menyusun alat bukti yang diperlukan dalam sidang gugatan di Makhkamah Konstitusi (MK). “Sudah kami kirim alat bukti yang diminta KPU RI melalui KPU Provinsi,” jelas Hudri.

Disebutkan, tidak hanya KPU Kota Probolinggo yang melakukan hal tersebut, tetapi KPU seluruh Indonesia.  Alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan di MK tersebut, berupa hasil rekap di tingkat  kelurahan, formulir DAA 1 dan hasil rekap di tingkat kecamatan formulir DA 1. “Selain itu, rekap di tingkat kota formulir B 1,  formulir DB 2 DA 2 formulir catatan khusus atau keberatan. Daftar hadir saksi di tingkat kecamatan, kota juga disertakan,” pungkasnya.