Wabup Malang Sanusi menyatakan surat tembusan inkrah Bupati non aktif Malang dalam proses di Kemendagri (Nana)

Wabup Malang Sanusi menyatakan surat tembusan inkrah Bupati non aktif Malang dalam proses di Kemendagri (Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Surat tembusan putusan inkrah atas kasus Bupati Malang non aktif telah turun dan diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Turunnya surat tembusan tersebut semakin mendekatkan Plt Bupati Malang Sanusi menuju kursi N-1. 

Hingga kini, belum ada kepastian kapan penetapan akan dilakukan untuk mengantarkan Sanusi menjadi Bupati Definitif Kabupaten Malang.

Pasalnya, masih ada proses yang harus dilalui menuju tahap tersebut. 

Surat pengajuan penetapan rencana dilayangkan hari Kamis (13/06/2019) ke Gubernur Jawa Timur (Jatim). 

Dimana, setelah surat pengajuan diterima Gubernur, maka surat tersebut diajukan lagi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono yang menyampaikan, bahwa surat tembusan putusan inkrah atas kasus Bupati Malang non aktif telah turun dan diterima. 

"Sudah dan akan ditindaklanjuti dengan pengajuan ke Gubernur Jatim," ucapnya singkat.

Hal senada disampaikan Wabup Malang Sanusi yang membenarkan hal tersebut. 

Sanusi mengatakan bahwa surat itu memang sedang dalam proses. 

"Dalam proses, tapi belum tahu kapan selesainya," ujarnya.

Dirinya juga tidak terlalu memberikan pernyataan panjang saat disinggung terkait calon yang akan menggantikan posisinya sebagai Wabup Malang setelah dirinya nanti dilantik menjadi Bupati Definitif Kabupaten Malang.

Sanusi menyerahkan hal tersebut kepada partai politik pengusung atas persoalan itu. 

"Nanti masalah itu biar parpol yang urus. Saya hanya menerima usulan itu. Untuk saat ini saya masih fokus terhadap berbagai program kerja," lanjutnya.

Dikesempatan berbeda, terkait persoalan calon Wabup Malang nantinya, bila memang Sanusi ditetapkan sebagai Bupati dan waktu menjabat masih menyisakan waktu 1,5 tahun maka bisa diajukan adanya Wabup Malang yang akan mendampingi Sanusi sampai akhir jabatan di tahun 2020 datang.

Sehingga, kata Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang, sampai saat ini parpol pengusung  belum ada yang mengusulkan calon Wabup Malang. 

"Belum ada. Karena pelantikan Bupati Malang definitif pun belum pasti tanggal dan bulannya. Parpol pengusung baru bisa mengajukan kalau sudah ada penetapan dari Kemendagri," urai Hari.

Hari pun menyampaikan, dimungkinkan bahwa parpol pun menunggu kepastian terkait hal itu.

Sehingga sampai saat ini belum ada proses pengajuan calon Wabup Malang ke DPRD Kabupaten Malang yang nantinya akan melakukan sidang paripurna terkait itu.

Selain tentunya melihat, apakah Sanusi ditetapkan menjadi Bupati Malang dengan waktu yang disyaratkan bisa didampingi wakil atau tidaknya. 

"Jadi sama-sama menunggu kepastian itu," ucapnya yang melanjutkan kalau proses pelantikannya cepat, pengusulan calon pengganti Wabup masih bisa. 

Karena hitungannya bulan September nanti, baru masuk 1,5 tahun masa jabatan berakhir. 

Sebab pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2015 - 2020 dilakukan pada bulan Februari 2016.


End of content

No more pages to load