Bupati LiRa Malang Zuchdy Achmadi menyayangkan mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan yang terkesan terburu-buru (LiRa for MalangTIMES)

Bupati LiRa Malang Zuchdy Achmadi menyayangkan mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan yang terkesan terburu-buru (LiRa for MalangTIMES)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan  1

Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, ternyata menimbulkan riak protes dari beberapa kalangan.

Khususnya, mutasi terhadap Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, dari drg Mahendra jaya kepada Abdurachman atau biasa disapa Gus Dur.

Gus Dur adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang yang beberapa waktu lalu menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Riak protes tersebut dimulai dari keheranan Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Zuhdy Achmadi, saat mutasi dilakukan. 

Didik sapaan Bupati LiRa menyampaikan, bahwa mutasi atas Direktur RSUD Kanjuruhan terkesan terburu-buru. Terutama atas sosok pengganti Mahendra jaya yaitu Gus Dur yang dinilainya masih memiliki persoalan terkait pemotongan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) di puskesmas Karangploso, Oktober 2018 lalu.

"Kasus operasi tangkap tangan (OTT) dana kapitasi di Puskesmas Karangploso itu belum tuntas. Dimana Gus Dur saat itu masih Kepala Dinas Kesehatan. Jadi terlibat atau tidaknya, puskesmas itu di bawah Dinkes," kata Didik, Selasa (11/06/2019).

Persoalan pemotongan dana kapitasi JKN yang membuat kerugian uang negara sekitar Rp 198 juta, masih menurut Didik, seharusnya dituntaskan dulu. 

"Persoalan harus selesai dulu sebelum Gus Dur itu diangkat jadi Direktur RSUD Kanjuruhan. Jangan sampai nantinya persoalan kembali meluas lagi. Jadi menurut kami, tunda dulu itu jangan keburu-buru di mutasi," ujarnya.

Pihak LiRa Malang pun akan berancang-ancang melayangkan surat resmi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) terkait kasus tersebut. 

Sehingga akan diketahui sejauh mana perkembangan kasus dana kapitasi JKN di Puskesmas Karangploso serta bagaimana posisi Gus Dur dalam persoalan tersebut.

"Kita akan secepatnya melakukan itu. Mungkin, minggu depan kita layangkan surat resmi kami. Ini agar semuanya jelas di masyarakat terkait posisi Gus Dur," ucapnya sambil menegaskan pihaknya tidak memiliki kepentingan apapun terkait mutasi yang dianggapnya sarat kepentingan itu.

"Tidak ada kepentingan dalam persoalan ini. Secara pribadi pun saya tidak kenal Gus Dur. Tapi kasus ini perlu dibuka agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama nantinya," imbuh Didik yang kembali menegaskan agar mutasi itu dibatalkan dulu sampai persoalan selesai.

Pernyataan Didik sebenarnya sempat dibalas oleh Wabup Malang Sanusi, yang mengatakan seluruh proses mutasi telah dilakukan sesuai prosedur.

Walaupun ternyata proses yang disebut telah melalui berbagai evaluasi dan penilaian, telah membuat ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan membuat petisi. 

Petisi berbunyi agar Mahendrajaya tetap menjadi Direktur RSUD Kanjuruhan.

Lantas bagaimana sebenarnya posisi mutasi Gus Dur atau pun pejabat lainnya di mata regulasi?

Lantas mengapa juga lahir penolakan Gus Dur menjadi Direktur RSUD Kanjuruhan oleh ratusan karyawan? MalangTIMES akan menyuguhkannya secara berseri (bersambung).

 


End of content

No more pages to load