Ilustrasi gratifikasi. (Dok: artfalsafah)

Ilustrasi gratifikasi. (Dok: artfalsafah)



Momen Lebaran merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan kerabat dan tetangga. Pada kesempatan tersebut, praktik saling memberi dan menerima hadiah sudah lazim dalam konteks hubungan sosial.

Namun, seluruh ASN di Kota Blitar atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan, fasilitas, serta pemberian bentuk lain yang berhubungan dengan jabatan.

Pemberian gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan atau kode etik serta memiliki risiko pidana. “Kami sudah melakukan langkah untuk mencegah gratifikasi terkait hari raya keagamaan,” ungkap Plt Inspektur Pembantu wilayah I Inspektorat Kota Blitar Taufik R. Hakim.

Selain itu, Inspektorat Kota Blitar membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Blitar. Unit ini akan menerima laporan gratifikasi ASN, lantas dipelajari dan diambil langkah.

Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Blitar ini akan memberikan batas 30 hari ASN untuk segera melapor jika menerima hadiah. “Ketika ASN menerima hadiah dengan batas 30 hari melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi, maka akan diteliti dan itu sudah tidak masuk ke ranah korupsi. Gratifikasi merupakan satu dari tujuh jenis korupsi. Jika tidak melapor menerima hadiah, bisa tindak pidana,” tandasnya.

Taufik menegaskan, tindak pidana korupsi meliputi memperkaya diri sendiri untuk merebutkan keuangan negara, menyalahgunakan wewenang, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan berkaitan dengan pemborongan.


End of content

No more pages to load