Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Heri Romadhon.(Foto : Ist/blitarkab.co.id)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Heri Romadhon.(Foto : Ist/blitarkab.co.id)



Masa tugas anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019 akan berakhir pada Agustus 2019. Sebelum purnatugas, kalangan wakil rakyat memastikan pekerjaannya terselesaikan tepat waktu. Salah satunya empat rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan eksekutif.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Heri Romadhon mengatakan, pembentukan perda merupakan salah satu fungsi bagi DPRD kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 149 dan Pasal 150, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sehingga fungsi legislasi untuk membentuk perda ini merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah.

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, bupati mengajukan empat ranperda untuk dilakukan pembahasan. Diharapkan empat ranperda ini pada akhir Agustus 2019 sudah ditetapkan sebagai perda.

"Ini sudah mulai dikerjakan. Pansus sudah mulai dibentuk. Setelah Lebaran, kami gas pol untuk bisa dilakukan penyelesaian pembahasan ranperda. Kami  optimistid selesai dalam waktu satu bulan," ungkap Heri Romadhon.

Adapun keempat ranperda yang diajukan oleh eksekutif itu antara lain Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ranperda tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D), serta Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat.

Ia menegaskan dengan dibahasnya empat ranperda tersebut di 2019 ini, DPRD Kabupaten Blitar juga telah melakukan pembahasan sebanyak 12 ranperda. Delapan di antaranya telah disepakati menjadi peraturan daerah.

DPRD mengungkapkan, yang sudah disetujui itu antara lain Perda Pembentukan Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Perda Penanaman Modal, Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perda Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba.

Ada juga Perda Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perda Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan serta Perda Upaya Kesehatan.Selain perda non-anggaran, sampai masa akhir jabatan akan dilakukan pembahasan lagi dua raperda bidang anggaran sebagai amanat UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan.

"Kedua ranperda itu antara lain Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2019," ujarnya.

Pihaknya tetap optimistis berbagai masukan untuk pembahasan ranperda itu bisa selesai tepat waktu, kendati masa akhir jabatan DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019 masih menyisakan tiga bulan lagi.

"Kami memastikan akan berupaya melakukan pembahasan ranperda yang diajukan eksekutif itu bisa selesai tepat waktu," pungkas Heri.


End of content

No more pages to load