Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang (3 dari kiri) setelah rakor penyepakatan deliniasi wilayah RRTR Tumpang dan Poncokusumo (Wahyu for MalangTIMES)
Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang (3 dari kiri) setelah rakor penyepakatan deliniasi wilayah RRTR Tumpang dan Poncokusumo (Wahyu for MalangTIMES)

Penataan ruang dan peruntukannya menjadi sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malang yang diejawantahkan dalam tiga program besar sampai tahun 2021. Yaitu pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata, dan lingkungan hidup.

Hal ini dikarenakan penataan ruang berkaitan erat dengan pertumbuhan wilayah, khususnya bagian wilayah perkotaan (BWP) yang tentunya memerlukan penanganan khusus dalam peruntukannya sesuai dengan rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang diatur dalam peraturan daerah (perda). Maupun dengan adanya percepatan pembangunan dalam mendukung destinasi wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) serta perkembangan Badan Otoritas Pariwisata (BOP).

Upaya untuk memberikan pondasi kuat perencanaan wilayah dan tata ruang itulah yang terus digenjot oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Seperti yang terlihat dalam acara rapat koordinasi penyepakatan deliniasi wilayah rencana rinci tata ruang (RRTR) di sekitar kawasan Wisata BTS yang diselenggarakan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Hotel Santika Malang, Selasa  21 Mei 2019.

Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, membenarkan bahwa pihaknya terus melakukan proses penyusunan perencanaan RRTR. Khususnya di wilayah TNBTS dan BOP yang perkembangannya cukup pesat. Sedangkan untuk Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih terus berproses sampai saat ini.

"Rakor tadi merupakan bagian dalam memberikan gambaran sekaligus penyepakatan terkait deliniasi wilayah RRTR. Dimana hal ini dalam upaya mengimbangi perkembangan BOP dan TNBTS," kata mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Selasa (21/05/2019) kepada MalangTIMES.com.

Suasana rakor penyepakatan RRTR Tumpang dan Poncokusumo (Wahyu for MalangTIMES)

Seperti diketahui, untuk peraturan zonasi BWP Poncokusumo, DPKPCK Kabupaten Malang telah menyelesaikan dokumen perencanaannya. Dimana, BWP Poncokusumo mengatur zona lindung dan zona budidaya menjadi rencana pola ruang dalam peraturan zonasinya. 

Untuk lebih memperinci tata ruang dan wilayah di Poncokusumo, maka disepakati adanya desa-desa yang akan masuk dalam wilayah perencanaan RRTR, yakni sejumlah 3 desa. Sedangkan untuk di wilayah kecamatan Tumpang terdapat 5 desa yang disepakati nantinya dalam RRTR tersebut. "Di dua wilayah itu disepakati RRTR nya meliputi 8 desa. Nantinya kita akan masukkan dalam penyusunan RDTRK Kawasan perkotaan Tumpang dan sekitarnya," ujar Wahyu.

DPKPCK Kabupaten Malang, seperti diketahui sejak tahun 2017 lalu telah menyusun peraturan zonasi BWP di empat kecamatan. Yakni Poncokusumo, Jabung, Karangploso, dan Pakis. Dimana, masih menurut Wahyu, peraturan zonasi BWP menjadi instrumen penting dalam mengendalikan pelaksanaan pembangunan di empat kecamatan yang direncanakan menjadi wilayah-wilayah strategis dalam kontek tiga program kerja Pemerintahan Kabupaten Malang.

"Kini di tambah dengan Tumpang. Sehingga nantinya berbagai BWP di Kabupaten Malang ini benar-benar pembangunannya tertata sesuai fungsi ruang dan terkontrol," imbuhnya.

Wilayah Tumpang, lanjut Wahyu, menjadi sangat strategis dengan adanya perkembangan TNBTS dan BOP. Sehingga pihaknya tidak ingin kecolongan dalam mempersiapkan wilayah dan tata ruang rinci di Tumpang.

"Berbagai pembahasan mengenai tata ruang tidak bisa menunggu sebuah wilayah menjadi tumbuh dan jadi. Akan kecolongan kita nantinya. Karenanya kita aktif melakukan berbagai kajian dalam perencanaan tata ruang. Agar bisa mengantisipasi pertumbuhan yang sangat cepat di berbagai wilayah," pungkas Wahyu.