Di aula Makodim 0814/Jombang FKMJ membacaan naskah pernyataan sikap terkait penolakan aksi people power. (Istimewa)

Di aula Makodim 0814/Jombang FKMJ membacaan naskah pernyataan sikap terkait penolakan aksi people power. (Istimewa)



Kelompok masyarakat lintas etnis dan agama di Jombang sepakat menolak gerakan people power. Penolakan atas gerakan massa yang akan terjadi 22 Mei 2019 di Jakarta ini disampaikan di aula Makodim 0814/Jombang, pada Minggu (19/5) sore.

Tercatat sebanyak 32 organisasi masyarakat lintas etnis dan agama membacakan naskah deklarasi penolakan gerakan people power. Puluhan ormas tersebut tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ).

Pembacaan deklarasi disaksikan langsung oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Dandim 0814/Jombang, serta Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto. Dan juga ratusan kelompok masyarakat lintas etnis dan agama dari NU, Ansor, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Badan Kerja Sama Gereja (BKSG), dan kelompok Hindu, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dalam naskah deklarasi tersebut terdapat empat poin pernyataan sikap FKMJ, antara lain meneguhkan kembali komitmen kebangsaan untuk mempertahankan Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

Kedua, mendukung sepenuhnya TNI-Polri dalam mengawal dan menjaga NKRI. Ketiga, menolak gerakan people power, mengapresiasi dan mendukung penuh KPU dan Bawaslu.

"FKMJ akan senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah, Kodim 0814 dan Polres Jombang untuk menjaga Kabupaten Jombang tetap tertib dan damai," ucap Ketua FKMJ KH Isrofil Amar saat membacakan naskah deklarasi pernyataan sikap tolak people power.

Diterangkan Kiai Isrofil, deklarasi menolak people power tersebut merupakan sikap masyarakat dari lintas etnis dan agama di Jombang terhadap tindakan inkonstitusional sekelompok masyarakat menyikapi hasil Pemilu 2019.

Tindakan tersebut dinilai FKMJ berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari. "FKMJ ini terbentuk untuk mempersatukan masyarakat dari lintas etnis dan agama, jadi (gerakan) yang meresahkan masyarakat harus kita hindari. Ini dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya saat diwawancarai.
 

Masih menurut Kiai Isrofil, perselisihan terkait hasil Pilpres 2019 sudah memiliki saluran tersendiri yakni melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). Bilamana ada kelompok yang memaksa melalui jalur inkonstitusional maka akan menjadi keresahan masyarakat.

"Itu kan sudah konstitusional dan tidak perlu kita menggerakkan massa yang itu bisa membawa keresahan masyarakat," kata mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang itu.

Sementara Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya mengapresiasi atas pernyataan sikap FKMJ terkait penolakan gerakan massa people power.
Melalui pernyataan sikap FKMJ ini diharapkan cucu pediri Nahdlatul Ulama (Nu), KH Wahab Hasbullah ini akan membawa dampao positif terhadap keutuhan bangsa dan persatuan.

"Saya berharap masyarakat Jombang yang terdiri dari beragam etnis dan agama bisa terus menjaga komunikasi antar sesama, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.(*)

 


End of content

No more pages to load