Ketua MUI Kota Blitar KH Subakir.(Foto : Team BlitarTIMES)

Ketua MUI Kota Blitar KH Subakir.(Foto : Team BlitarTIMES)



Mencuat ajakan kepada masyarakat di Indonesia untuk terlibat gerakan people power sebagai bentuk perlawanan terhadap hasil pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019. Namun, ajakan itu memunculkan berbagai bentuk penolakan dari sejumlah pihak karena dinilai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.

Hal senada juga muncul di Kota Blitar. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar H Subakir menandaskan kepada masyarakat di Kota Blitar untuk tidak terprovokasi dengan isu ajakan gerakan people power yang mengarah pada tindakan yang melanggar hukum.

Diuraikan Subakir, tidak semestinya proses rekapitulasi hasil pemilu yang masih berlangsung hingga tanggal 21 Mei nanti direcoki dengan gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia meminta kepada peserta pemilu, khusunya di Kota Blitar, untuk sabar menunggu hasil resmi pemilu serentak tahun 2019 oleh KPU.

"Kan sampai sekarang penghitungan suara itu masih berlangsung. Hasil resminya belum keluar. Makanya, saya mengimbau masyarakat Kota Blitar jangan menanggapi, merespons, dan melaksanakan ajakan itu (people power)," ujarnya.

Subakir meminta masyarakat agar tidak gampang menanggapi isu atau kabar berkaitan dengan pemilu yang belum diketahui kebenarannya. Dia meminta masyarakat sabar menunggu hasil resmi soal pemilu dari KPU.

"Saat ini, penghitungan hasil lemilu masih proses. Masyarakat harus tetap tenang dan sabar menunggu. Percayakan kepada KPU," tukasnya.

Menurut dia, sah-sah saja jika ada kelompok yang keberatan dengan hasil pemilu. Tetapi, tetap harus menunggu hasil resmi penghitungan suara lemilu dari KPU. Kalaupun merasa keberatan, harus disampaikan melalui mekanisme yang sudah disediakan secara hukum.

Mekanisme hukum yang bisa ditempuh seperti melalui Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, tidak perlu ada penggalangan massa dalam menanggapi hasil pemilu.


End of content

No more pages to load