Ilustrasi pelayanan kesehatan (Ist)

Ilustrasi pelayanan kesehatan (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Petugas kesehatan tingkat puskesmas kembali mendapatkan sorotan. 

Sebelumnya beberapa persoalan mencuat di awal tahun 2019. Salah satunya terkait dugaan potongan honor ratusan perawat di 31 puskesmas serta adanya kerugian negara sekitar Rp 4,7 miliar. 

Yang terbaru, Wakil Bupati (Wabup) Malang HM Sanusi kembali menyoroti perilaku petugas kesehatan di puskesmas.

Sanusi secara tegas meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang untuk melakukan cek terkait adanya aduan warga yang mencurahkan pengalaman tidak enaknya di salah satu puskesmas saat berobat.

Alur pemaksaan PPDB SMP Zonasi di Kabupaten Malang (malangkab.siap-ppdb.com)

"Saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mengecek ke puskesmas-puskesmas. Karena sudah tidak zamannya marah-marah ketika menangani orang sakit. Pasien jangan dibentak-bentak," kata Sanusi yang menceritakan dirinya saat melakukan Safari Ramadan di Donomulyo mendapat laporan dari warga terkait perlakuan petugas kecamatan yang tidak layak.

Sanusi melanjutkan, dirinya tentu merasa tercederai apabila petugas kesehatan yang seyogyanya menentramkan pasien atau orang sakit yang berobat, malah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. 

"Tentunya ini tidak sejalan dengan visi misi kita dibidang kesehatan. Saat kita terus mendorong jaminan kesehatan bagi masyarakat, di tingkat pelayanan masih saja ada yang seperti itu," ujarnya.

Bidang kesehatan, seperti diketahui menjadi prioritas Kabupaten Malang di tangan Wabup Malang Sanusi. 

Dimana berbagai persoalan kesehatan menjadi fokus kerja sampai Sanusi berakhir masa jabatannya di tahun 2020. 

Untuk mencapai kesehatan yang merata dan akhirnya berujung pada produktivitas masyarakat, diperlukan sinergitas yang saling mengisi. 

"Jadi sinergitas yang mengacu pada misi visi ini yang harus dikerjakan seluruh petugas. Dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa, terutama dibidang kesehatan," tegas politikus PKB ini.

Pernyataan Sanusi terkait pelayanan maksimal dari Dinas Kesehatan beserta seluruh petugasnya memang menjadi harga mati. 

Hal ini dilakukan dalam upaya mengikis kemiskinan yang dipicu tidak produktifnya masyarakat dikarenakan sakit. 

Selain memang sudah ada jaminan kesehatan bagi masyarakat dari pemerintah Kabupaten Malang sendiri, untuk biaya BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Sehingga, tidak ada lagi alasan apapun bagi petugas kesehatan memperlakukan pasien dengan cara membentak atau dengan nada tinggi. 

"Kita kawal pos belanja kesehatan sedemikian besar setiap tahunnya. Agar seluruh petugas kesehatan juga terpacu melakukan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat Kabupaten Malang," ucap Sanusi yang kerap menegaskan bahwa urusan kesehatan adalah urusan dasar dan wajib untuk didukung, baik keprogramannya serta anggarannya.

Seperti diketahui belanja langsung bidang kesehatan sudah melebihi 15 persen dari keuangan daerah. 

Bahkan di tahun 2019 ada gelontoran dana puluhan miliar juga untuk memback-up biaya kesehatan warga miskin. 

Plus gelontoran dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) setiap tahunnya di bidang kesehatan.

"Kita memiliki komitmen besar di kesehatan, maka ini perlu dikuatkan di tingkat bawah. Pelayanan dengan marah-marah kepada pasien sudah tidak zamannya. Ini preseden buruk juga bagi pelayanan kesehatan," pungkas Sanusi.
 

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load