Gedung DPRD u Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)
Gedung DPRD u Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)

Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo gundah, lantaran belum menerima Uang Perjalanan Dinas (UPD atau Perdin).

Padahal, perjalanan dinas yang dilakukan komisi I, II dan II ke Jogjakarta, Semarang dan Kabupaten Kulon Progo, sudah seminggu yang lalu.

Belum diketahui pasti penyebabnya, mengapa UPD yang biasanya langsung cair begitu anggota dewan selesai melakukan perjalanan dinas.

Apakah kinerja sekretaris dewan (Sekwan) yang tidak maksimal, atau karena dananya tidak ada. 

Keterlambatan pencairan UPD tersebut diungkap Haji Rano Cahyono, ketua komisi II, Kamis (9/5) siang. 

Menurutnaya, semua komisi yang melakukan kunker (Kunjungan kerja) ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan DI Jogja, UPD-nya belum cair.

Padahal, selama Rano menjadi anggota dewan UPD tidak pernah terlambat. Begitu tiba di Kota Probolinggo usai kunker, UPD langsung diterima.

“Baru kali ini terjadi. Saya tidak tahu penyebabbya. Saat Tanya ke sekwan, macem-macem alasannya,” tandasnya.

Padahal dirinya dan anggota komisi lainnya sudah menandatangani kwitansi tanda terima UPD. 

Politikus dari Partai Golkar meminta sekwan untuk mencairkan dana kunker tersebut, karena menjadi hak anggita dewan. 

Saat ditanya berapa nilainya, Rano enggan menjawab. 

“Soal angkanya, sampaian Tanya sendiri ke sekwan dan pimpinan dewan,” katanya.

Saat ditanya ke ketua komisi II Agus Irianto membenarkan, pembayaran UPD dari sekwan terlambat. 

Hanya saja dana yang dimaksud sudah cair dan masuk ke rekeningnya hari itu juga yakni, Kamis (9/5). 

“Ya memang terlambat. Tapi sebagian sudah ada yang cair. Punya saya sudah cair. Mungkin sudah dicairkan semuanya,” aku Agus.

Hal senada juga diungkap salah satu anggota komisi III Hamid Rusdi. 

Awalnya, Hamid membenarkan kalau hamper 10 hari UPD belum cair. 

Namun setelah dihubungi kedua kalinya, politikus Partai Gerindra ini mengaku, sudah dikirim. 

“Sudah dikirim barusan. Sudah masuk ke rekening saya. Langsung masuk cling, begitu sampaian menutup teleponnya,” ujar Hamid sambil tertawa,

Hal yang sama.juga disampaikan Andre PurwoHhartono. 

Saat awal dihubungi wartawan, politikus PDIP tersebut membenarkan kalau UPD-nya belum cair. Tapi beberapa saat kemudian, Ia mengirim WA ke wartawan tersebut. Isinya, memberitahukan kalau uang kunkernya sudah cair. “Sudah cair mas, barusan,” ujatr Andrei di WA-nya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Warsito membenarkan keterlambatan pembayaran perdin atau UPD ke anggota dewan yang ikut kunker ke sejumlah daerah beberapa waktu lalu. 

Ia mengaku, tidak tahu mengapa terjadi seperti itu. Padahal, pihaknya sudah mengajukan dana UPD ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA). 

“Memang belum cair. Tapi kamu sudah mengajukan ke DPPKA," ucapnya ditemui dikantor dewan.

Warsito mengatakan, sudah menghubungi DPPKA dan Bank Jatim. Namun, ia belum ada kepastian, kapan UPD tersebut dibayarkan ke anggota komisi. 

Pihaknya mengaku sistem pembayaran non tunai menjadi salah satu faktor keterlambatan. 

“Kami besuk rapat dengan DPPKA dan perbankan serta dewan. Ya membahas ini,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur mengatakan, selah satu penyebab terlambatnya pencairan UPD, kurangnya personel sekwan. 

Disebutkan, sekwan saat ini membutuhkan 4 personil. 

"Kami sudah bersurat ke pemkot soal itu. Mudah-mudahan kekurangan tenaga segera dipenuhi. Agar keterlambatan tidak terjadi lagi,” tandasnya singkat.