Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Disinyalir sejumlah toko modern berjaringan di Kota Blitar belum mengantongi izin usaha. Uniknya, meski belum memiliki ijin resmi usaha, mereka sudah bisa membuka usaha dagangannya.

Melihat persoalan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar Totok Sugiarto menjelaskan, jika memang ada toko modern berjaring belum memiliki izin usaha namun telah beroperasi, itu disinyalir masih berproses dan hal tersebut bisa dijadikan maklum.

"Istilahnya kelengkapan perizinan ini apa bisa kita menghalang-halangi mereka untuk segera membuka. Misal, sudah dipastikan izinnya diproses dan tidak muncul persoalan tinggal menunggu penetapan izinnya, kan ya bisa," tukas dia, Selasa (07/05/2019).

Totok menerangkan, kendati toko berkonsep seven eleven ini tetap beroperasi disamping belum memiliki izin resmi usaha, pihaknya mentoleransi kepada pemilik perusahaan untuk menyelesaikan proses perizinan guna mendapatkan izin resmi usaha, hingga bulan Juli atau bulan September tahun ini.

Menurut Totok, institusinya menilai kebijakan yang diambil itu dalam rangka memegang prinsip kemanusiaan dalam hal kegiatan berusaha, meski keputusan itu belum memenuhi legitimasi perizinan pendirian kegiatan usaha secara resmi.

"Kalau gak salah satu tahun. Berarti pemberlakuan satu tahun ya bulan Juli, atau September. Yang paling penting, tidak merugikan pelaku usaha. Kita juga gak mau disini karena lama menunggu, tapi gak bisa buka," tambah Totok.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMNaker-PTSP) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Suharyono mengungkap hingga tahun 2019, dari 15 toko modern berjaringan yang beroperasi di Kota Blitar, hanya 5 toko saja yang sudah menerima izin resmi usaha dan sisanya belum memiliki izin usaha.

Menurut Suharyono, pada tahun ini, pemerintah memberi waktu untuk memfinalisasi proses perizinan selama enam bulan terhitung sejak bulan pertama awal tahun.

"Kami tidak bisa melarang itu (toko modern berjaringan belum berizin tapi beroperasi). Karena begini, banyak juga usaha yang tidak punya izin. Bagaimana perlakuan yang sama, artinya kita kan tidak boleh diskriminasi," katanya.

Suharyono menambahkan, proses pengurusan izin sudah diatur selama 6 bulan dan itu difasilitasi di dinas perdagangan dan perindustrian. Di luar waktu itu tetap saja belum menyelesaikan ijin usaha, maka baru bisa dilakukan penindakan.

"Perizinan mereka masih proses. Itu ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sesuai perda itu, pembinaannya ada di perdagangan, enam bulan, artinya mereka itu disuruh ngurus. Ketika lebih enam bulan baru ada tindakan," pungkasnya.(*)