Iptu Andik Prasetyo Kanit Tipidkor Polres Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Iptu Andik Prasetyo Kanit Tipidkor Polres Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES


Editor

Heryanto


Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Tulungagung kembali menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan ketua kelompok masyarakat (Pokmas) Tentrem. 

Pokmas Tentrem sendiri diketuai oleh pria yang bernama Danang Wahyu Kusworo (31) warga dusun Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

"Terungkap dari pengaduan masyarakat yang kita terima pada bulan Februari dan setelah itu kita lakukan penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana korupsi," kata Kasat Reskrim Polres Tulungagung melalui Kanit Tipidkor Iptu Andik Prasetyo, Selasa (07/05) siang.

Lanjut Andik, Masalah tersebut bermula dari penggunaan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang telah diberikan SPJ nya dengan nomor 19/012/km.t/3017 tanggal 31 Desember 2017 perihal penggunaan dana hibah 100 juta rupiah.

"Terlapor ini melampirkan nota dan kwitansi fiktif serta tanda tangan yang di palsukan," ungkap Andik.

Kwitansi yang dilampirkan seharusnya untuk pengadaan sapi, namun barang yang dimaksud tidak ada realisasi. 

Ada dana yang dipakai ayahnya yang bernama Almarhum Suyoso sebesar 17 juta rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar 23 juta rupiah. 

Sedang tanda tangan yang di duga dipalsukan diantaranya adalah milik Kepala Desa Karangrejo, Tanda Tangan Sekcam Boyolangu dan daftar hadir musyawarah. 

"Kita sudah mintai keterangan sebanyak 15 orang, dan masih menunggu hasil audit BPKP," jelasnya.

Program dana hibah yang diterima ini menurut keterangan pelapor didapatkan dari pihak perantara yaitu anggota legislatif, namun untuk membuktikan keterlibatan penyimpangan tersebut diperlukan penyelidikan lebih lanjut. 

"Kita masih konsentrasi dengan hasil audit dan dugaan terlapor, untuk yang ke pihak lain ini sulit untuk dibuktikan," paparnya.

Polisi menggunakan Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. 


End of content

No more pages to load