Abdul Axis, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)(Agus Salam/Jatim TIMES)

Abdul Axis, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)(Agus Salam/Jatim TIMES)



DPRD Kota Probolinggo, soroti pedagang buah di jalan Mastrip. Tak hanya itu, wakil rakyat juga meminta Pemkot segera mengeluarkan aturan, soal parkir di jalan panglima Sudirman. Pemkot juga menyarankan akreditasi RSUD dr Muhammad Saleh, yang disinyalir sudah habis masa berlakunya, diperpanjang.

Saran tersebut disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB), Senin (6/5) pukul 09.30 saat Sidang Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi. Terhadap Raperda Tentang Perubahan kelima atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Usaha (Usulan Ekskutif). Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Usulan Ekskutif).

Raperda Tentang Penyelenggaraan Parkir (Inisiatif DPRD) dan Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Inisiatif DPRD. Seluruh Fraksi, termasuk FKB menerima dan menyetujui seluruh Raperda untuk ditetapkan menjadi produk hukum (Perda) tahun 2019. 

“Kami menerima dan menyetujui seluruh Raperda. Namun, ada rekomendasi yang perlu dilakukan ekskutif,” ujar Abdul Axis yang membacakan Pendapat akhir fraksinya.

Rekomendai tersebut diantaranya, uji coba penertiban parkir di jalan Pangglima Sudirman, sekitar Pasar Paru segera diselesaikan. Pembebasan parkir kendaraan roda 2 dan 4 sisi utara jalan, yang dimulai dari Jalan Brigjen Katamso (Arah Barat) sampai Jalan WR Supratman (Arah Timur) segera diperkuat dengan Perwali.

Pedagang buah- buahan yang berjualan di jalan Mastrip, menggunakan roda tiga dan roda empat segera ditertibkan. Sebab, selain mengganggu arus lalu lintas juga mengganggu keindahan dan kebersihan kota. 

“Disana sering macet, karena jalan menyempit, akibat berjualan dibahu jalan. Kami minta segera ditertibkan,” tandasnya.

Selain itu, mereka menggelar dagangan didepan kantor instansi pemerintah seperti, Kejaksaan, Dispendukcapil, DKUPP, Sekolah dan di depan rumah warga. FKB juga meminta Direktur RSUD dr Muhamad Saleh, segera menyelesaikan akreditasinya. Sebab, akridatis B yang diperoleh RSUD disinyalir habis masa berlakunya pada tanggal 23 MEI 2019. 

“Jika tidak diurus, rumah sakit terancam tidak bisa melayani pasien BPJS,” pungkasnya.

Sementara saran Fraksi Golkar, ekskutif segera mensosialisasikan keempat raperda setelah diundangkan menjadi Perda dan segera membuat peraturan pelaksananya (Perwali). Terhadap Perda Restribusi Parkir dan Jasa Usaha lainnya, agar tidak membebani masyarakat. Ekskutif siminta harus mengawasi, sehingga tidak terjadi kebocoran.

“Perda dibuat untuk mengurang kemiskinan serta menanggulangi kemiskinan baru. Pemkot harus transparan dalam mengelola keuangan daerah,” pinta Kholifan, yang membacakan pandapat akhir Fraksi Golkar. .

Sedang Fraksi PPP menyarankan, Perda Penyelenggaraan parkir bisa membantu menyelesaikan permasalahan parkir. PPP juga berharap pemkot membuat payung hukum berupa perda penjualan bibit ternak semen beku dan pelayanan inseminasi Buatan (IB). Mengingat usaha yang didirikan Pemkot hingga kini belum memiliki aturan. Pemkot juga harus mengembangkan lembaga BKM, PJN, Pronangkis dan KSM untuk menanggulangi kemiskinan.

Saran Fraksi PDIP, pemkot tak bosan bosannya mensosialisasikan tertib lalu lintas dan parkir kepada masyarakat dan pengguna jalan. Pemkot juga harus mendidik petugas parkir agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas. Dalam merekrut pendamping program kemiskinan pemkot diminta lebih profesional, sehingga dalam bertugas pendamping program bekerja obyektif dan tidak berpihak

Sementara Fraksi Partai Ge-De (Gerindra Demokrat) Pemkot dalam menyelurkan bantuan kemiskinan hendaknya tidak diskriminatif dan tepat sasaran. Jangan berdasarkan suka atau tidak suka serta menjauhi kepentingan politik. Bantuan yang diberikan ke masyarakat tidak bersifat konsumti. Untuk Dishub disarankan, melatih dan mendidik petugas parkir agar SDM-nya meningkat.

Selain itu, dishub meminimalisir kehilangan kendaraan dan Helm. Memberi sangsi ke petugas parkir yang teledor dan tidak disiplin dalam bekerja. Pemkot juga dianjurkan meningkatkan kinerja aparatur negara dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga tidak terjadi kebocoran yang merugikan masyarakat. 

“ASN harus ditempatkan sesuai keahliannya dan hindari mutasi karena alas an like and dislike,” kata Sriwahyuningsih, yang membacakan pandapat akhir Fraaksi Ge-De.


End of content

No more pages to load