Suasana Hearing komis III DPRD Kota Probolinggo dengan OPD soal SKTM (Agus Salam/Jatim TIMES)

Suasana Hearing komis III DPRD Kota Probolinggo dengan OPD soal SKTM (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

Heryanto


Komisi III DPRD Kota Probolinggo meminta pemkot memberlakukan kembali Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diganti dengan Kartu Bestari dan Kartu Pendalungan. 

Sebab, perubahan kartu tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Dan lagi, pemkot belum maksimal melakukan sosialisasi, dampaknya banyak masyarakat yang tidak tahu. 

Karenanya, komisi yang diketuai Agus Riyanto tersebut meminta, pemkot menjemput bola, dengan mendirikan posko laporan dan pelayanan kartu Bestari dan Pendalungan. 

Selain itu, pemkot diminta seera mencetak 2 kartu tersebut dan dibagikan kepada pemeganf kartu SKTM.

Rekomendasi tersebut disampaikan ketua komisi 3 Agus Riyanto, saat Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Asiten, RSUD dr Muhammad Saleh, Bappeda, Disdikpora, Camat dan Lurah, Rabu (24/4) pukul 10.00. Agus menyebut, pihaknya melakukah hearing, karena banyak warga yang melapor kalau kartu SKTM tidak berlaku.

Sementara pengganti kartu yang dimaksud, belum ada. 

Jikan ingin memiliki, masyarakat diminta mengurus sendiri ke Bappedda untuk mendapatkan kartu anyar aturan wali kota tersebut. 

Aturan seperti mendapat reaksi keras dari komisi 3. Bahkan Agus dan anggota komisi yang lain menyebut, pemkot enaknya sendiri. 

“Ini menyulitkan warga. Masak warga disuruh ngurus sendiri. Kalau untuk urusan yang lain, masih kita pahami. Bagaimana jika kartu ini untuk mengurus orang sakit. Kartunya belum selesai, yang sakit sudah mati. Atau pasien tidak bisa dilayani, karena tidak punya kartu Bestari atau Pendalungan,” tandasnya.

Politikus PDIP ini menyayangkan warga diminta mengurus ke Bappeda. 

Padahal, lanjutnya, jangankan kantor Bappeda, kantor wali kota saja banyak warga yang belum tahu. 

Karena perubahan kartu menyulitkan masyarakat, komisi 3 meminta pemkot untuk mencabut aturan pergantian kartu tersebut.

“Kami minta pemegang SKTM, tetap dilayani. Terutama Rumah Sakit dan Puskesmas,” pintanya.

Mestinya, lanjut Agus, pemkot tidak kaku seperti itu. Jika memang kartu pengganti belum jadi, sebaiknya SKTM diberlakukan. 

Agus dan anggota komisi yang lain menyayangkan pemkot belum mencetak kart bestari dan pendalungan. 

“Kenapa belum dicetak. Cetak saja. Datanya ya mengambil data yang lama. Apa dannya tidak ada. Kami sudah menyetujui Rp 4 miliar untuk rumah sakit. Ya ambilkan dana itu,” pungkasnya.

Dalam RDP tersebut, sempat terjadi kesimpangsiuran.  

Perwakilan Bappeda yang tidak mau menyebutkan namanya mengaku, pihaknya sudah melakukan sosialisasi perubahan kartu Desembar tahun 2018 yang lalu. 

Bahkan, sosialisasi yang dilakukan sampai ke tingkat RT. Ironisnya, jangankan ketua RT, lawong Camat saja tidak tahu perubahan kartu dari SKTM ke Kartu Bestari dan Pedalngan.

Bahkan, Camat Kedopok Imam mengaku, bentuk dan warna kedua kartu yang dimaksud belum tahu. 

Meski berterus terang, Imam tidak menyalahkan Bappeda. 

Ia hanya meminta Bappeda segera mencetak kartu anyar  (baru) tersebut dan segera dibagikan ke masyarakat yang berhak menerima. 

“Cetak saja kartunya. Data yang mengambil dari data yang sudah ada. Masyarakat yang belum tercover, ya dimasukkan,” katanya singkat.


End of content

No more pages to load