Partai peserta Pemilu 2019.

Partai peserta Pemilu 2019.



Enam partai di Surabaya memotori perlawanan terhadap DPC PDIP Surabaya. Enam partai tersebut adalah PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Hanura. 

Enam partai ini meminta PPK untuk membuka kembali from C1 plano dari kotak suara. Kemudian memerintahkan seluruh PPK menghentikan rekapitulasi di seluruh kecamatan. Terakhir agar dilakukan penghitungan ulang di seluruh TPS yang ada di Surabaya.

Enam partai tersebut protes karena ada dugaan penggelembungan suara Pileg 2019 di sejumlah TPS. Dan penggelembungan itu menguntungkan PDIP Surabaya.

Sebelumnya Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf memperkirakan ada 24 persen suara yang digelembungkan. Itu dari 8.144 TPS di Surabaya.

"Temuan yang jelas itu. Ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," ujarnya.

Musyafak mencontohkan hasil penghitungan suara yang disebutnya terjadi penggelembungan dan masih disimpan di ponselnya untuk bukti. "Contoh soal, ini ya (di TPS 08 Jambangan). Ini dia dapat 33, dia tulis 53, yang dikurangi ini PKB. Ini mestinya kita dapat 36, ditulis cuma 6. Ini masih di TPS yang lain," paparnya.

Karena itu, enam partai tingkat Surabaya kemudian kompak untuk berkirim surat ke Bawaslu Surabaya. Surat tersebut ditandatangani oleh enam ketua partai di Surabaya. PKB diwakili Musyafak Rouf, Gerindra diwakili Sutadi, Golkar diwakili Abraham Sridjaja, PKS diwakili Rusli Effendy, PAN diwakili Hafid Su'aidi, dan Hanura diwakili Edi Rachmat.

Ketua DPC Hanura Surabaya Edi Rachmat memaparkan ada lima poin kecurangan yang terjadi. Yaitu, penggelembungan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, pengurangan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah DPT. "Dan perbedaan data hasil perhitungan suara antara C1 Plano dan salinan from C1," ujarnya.

Meski enam partai tersebut sudah berkirim surat resmi, rupanya Bawaslu Surabaya sudah mempunyai sikap tersendiri. Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo sepakat adanya rekomendasi penghitungan ulang suara terhadap 8.146 TPS. Dan itu murni dari pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

"Jadi, tidak benar kalau itu ada kaitannya dengan laporan dari lima partai politik soal penggelembungan suara ke Bawaslu. Ini murni pengawasan kami saat pemungutan, perhitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK," katanya.

Hasil dari pengawasan tersebut, lanjut dia, Bawaslu Surabaya kemudian menggelar rapat pleno menyikapi adanya laporan tersebut pada 20 April 2019. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Surabaya yang dituangkan dalam berita acara nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019 itu, ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara terhadap salah pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS yang tersebar di Kota Surabaya.

Terpisah DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya menyatakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang akan melakukan penghitungan suara ulang 8.146 TPS berpotensi memperkeruh suasana dan menghambat tahapan Pemilu 2019.

"Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (kelompok penyelanggara pemungutan suara) se-Kota Surabaya yang telah bekerja dengan kelelahan luar biasa, mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana dilansir dari Antara.

Menurut dia, adanya kekeliruan-kekeliruan penghitungan suara di level TPS, sudah otomatis dilakukan pembetulan di tingkat yang lebih atas, yakni di forum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), aparat Bawaslu dan saksi-saksi parpol.

Kesalahan itu, lanjut dia, bisa dipahami sebagai akibat kelelahan manusia yang luar biasa dari para petugas KPPS dalam menyelenggarakan pemilu serentak, pileg dan pilpres.


End of content

No more pages to load