Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di kediamannya. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di kediamannya. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan peraturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Pasal 18 hingga Pasal 20 yang menjelaskan tentang Sistem Zonasi.

Sistem Zonasi bertujuan agar sekolah dapat menerima para calon siswa yang berdomisili pada zonasi sekolahnya berdasarkan domisili yang tertera pada data KK (Kartu Keluarga).

Di Kota Malang sendiri, Peraturan wali kota (perwal) mengenai PPDB tahun ajaran 2019/2020 juga telah rampung.

Nantinya, dari hasil peta zonasi, akan ada kebijakan-kebijakan terkait regrouping, relokasi, dan penambahan sekolah. 

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy.

"Memang harus ada nanti kebijakan-kebijakan baik regrouping maupun relokasi dan penambahan sekolah sesuai dengan hasil peta zonasi ini," ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah (UMM) tersebut saat ditemui di kediamannya di Malang.

Dikatakan Muhadjir, melalui sistem zonasi ini maka akan didapati adanya blank spot, akan didapati kecamatan yang tidak memiliki sekolah.

"Justru ketika kita sudah menggunakan sistem zonasi akan ketahuan di mana terjadi blank spot dan itulah yang nanti menjadi tugas kita untuk membangun sekolah di tempat itu," jelasnya.

Selain itu, dengan zonasi akan didapati juga sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat untuk beroperasi.

Muhadjir kemudian bercerita mengenai dirinya yang beberapa waktu yang lalu menemukan sekolah dengan jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang di daerah Babat, Lamongan.

"Ini kan tidak bisa. Mestinya harus ada regrouping karena sudah tidak efisien," imbuhnya.

Tak hanya itu, dengan zonasi juga akan diketahui mengenai sebaran guru. Sebab, pemerataan pendidikan termasuk pemerataan guru.

"Kita sekarang bisa melihat bahwa ada sekolah yang 100 persen isinya PNS, tapi ada yang hanya kepala sekolahnya yang PNS, sisanya honorer, padahal itu hanya satu kecamatan," bebernya.

Padahal semestinya, apabila zonasi maka guru pun juga harus merata. 

Kalaupun ada guru honorer, jumlahnya juga seharusnya sama dan tidak terlalu 'njomplang'.

"Jadi sebetulnya banyak sekali nanti reformasi pendidikan. Menurut saya justru akan bagus kalau dimulai dengan semua daerah menaati zonasi dan turut diterapkan dengan baik," tandasnya.

Sementara itu, untuk sekolah kota yang berada di daerah irisan atau wilayah perbatasan yang siswanya berdomisili di kabupaten, disilakan untuk membuat MoU.

"Itu silakan ada MoU aja. Jadi antardaerah tidak ada masalah itu dan sudah dilakukan masing-masing," pungkasnya.