Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di kediamannya. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di kediamannya. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) sudah dilaksanakan bulan Februari lalu. Kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) ada 155 ribu.

Sayangnya, tidak semua Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan kuota ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

"Sayang tidak semua Pemda memanfaatkan kuota ini sehingga banyak pemda yang absen tidak ikut mengirim guru-guru honorernya untuk ikut tes," ujarnya saat ditemui di kediamannya beberapa waktu yang lalu.

"Ya ini saya sangat menyesal untuk itu," ungkapnya kemudian.

Dikatakan Muhadjir, jumlah guru honorer K2 yang mengikuti tes PPPK hanyalah sekitar 90 ribu saja.

Nah, alasan Pemda tidak ikut serta mengikutkan guru honorernya ialah lantaran tidak sanggup mendanai untuk menggaji. Padahal soal gaji adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan Muhadjir sudah mengurusnya.

"Padahal saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, akan kita usahakan gaji guru PPPK itu nanti dari DAU. Jadi dari dana APBN melalui DAU sebagaimana gaji guru PNS selama ini," paparnya.

Jadi, Pemda sama sekali tidak akan dibebani. Hanya barangkali dikatakan Muhadjir beberapa daerah tidak mau ambil risiko sehingga lebih memilih mengerem pegawainya.

"Tapi tentu saja ini sangat mengecewakan. Karena menurut saya ikutkan saja. Nanti soal berikutnya akan bisa kita bicarakan," imbuhnya.

Muhadjir sendiri juga sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai permasalahan ini. Dan pada prinsipnya Sri Mulyani tidak keberatan.

"Saya malah sudah bicara langsung secara teknis dengan Dirjen Anggaran juga untuk mengatur kemungkinan itu," imbuhnya lagi.

Ditegaskan Muhadjir, gaji guru memang sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Baik itu guru PNS maupun PPPK. Mestinya memang harus diambilkan dari dana pusat yakni APBN.

Permasalahan guru honorer sendiri akan diselesaikan Kemendikbud secara bertahap. Plan dari Kemendikbud semua akan rampung pada tahun 2023.

"Jadi ini akan kita selesaikan secara bertahap guru honorer itu. Jadi 736 guru honorer itu seleksinya akan terus, baik melalui CPNS maupun melalui PPPK. Karena kita juga kejar-kejaran dengan guru pensiun," tandasnya.